Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Banyak Koperasi Tak Aktif, Aplikasi SIGAP Jadi Alat Pembenahan di Kutim

    Penulis:Lisda|Redaktur:Rusdianto
    17 November 2026 pukul 12:23 WITA

    Launching Sistem Informasi Koperasi (SIGAP) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta – Tidak semua koperasi yang terdaftar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjalankan usaha. Dari 1.487 koperasi yang tercatat, diperkirakan hanya ratusan yang masih aktif. Sebagian lainnya menghadapi persoalan organisasi hingga tidak lagi menjalankan kegiatan ekonomi.

    Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi. Menurutnya, koperasi seharusnya tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga menjalankan usaha yang memberikan manfaat bagi anggotanya.

    “Dari 1.487 koperasi yang ada di Kutim itu, pasti tidak banyak lagi yang beroperasi, hanya sekitar ratusan saja. Koperasi yang hidup adalah koperasi yang punya badan usaha jelas, utamanya di koperasi-koperasi sawit,” ujar Mahyunadi saat peluncuran Sistem Informasi Koperasi (SIGAP) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

    Ia menyebut, persoalan yang dihadapi koperasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha. Ada pula koperasi yang mengalami kevakuman organisasi, memiliki piutang, hingga tersangkut masalah hukum.

    Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Kutim meluncurkan SIGAP. Aplikasi ini digunakan untuk mendata dan memantau perkembangan koperasi, sehingga pemerintah dapat mengetahui mana yang masih menjalankan usaha dan mana yang membutuhkan pembenahan.

    Mahyunadi menegaskan, pendataan harus diikuti dengan pendampingan. Penyebab koperasi tidak aktif juga perlu diketahui, termasuk apakah persoalannya terletak pada pengurus, administrasi, keanggotaan, atau tidak adanya kegiatan usaha.

    Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan koperasi secara transparan. Sebab, pengelolaan yang hanya menguntungkan pengurus dapat merugikan anggota dan menghilangkan kepercayaan terhadap koperasi.

    “Bukan hanya mendata, tapi juga melakukan pendampingan bagaimana koperasi itu bisa menghimpun anggotanya, bagaimana koperasi itu bisa mempunyai aset, dan dari aset bagaimana koperasi bisa mendapatkan modal dari perbankan,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim Marhadyn mengatakan, data dalam SIGAP akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan pembinaan. Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat melihat kebutuhan masing-masing koperasi, bukan memberikan pendampingan secara umum.

    “Dengan data yang akurat dari aplikasi SIGAP, pemerintah dapat mengambil kebijakan strategis yang tepat sasaran,” pungkasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Banyak Koperasi Tak Aktif, Aplikasi SIGAP Jadi Alat Pembenahan di Kutim

    Penulis:Lisda|Redaktur:Rusdianto
    17 November 2026 pukul 12:23 WITA

    Launching Sistem Informasi Koperasi (SIGAP) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta – Tidak semua koperasi yang terdaftar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjalankan usaha. Dari 1.487 koperasi yang tercatat, diperkirakan hanya ratusan yang masih aktif. Sebagian lainnya menghadapi persoalan organisasi hingga tidak lagi menjalankan kegiatan ekonomi.

    Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi. Menurutnya, koperasi seharusnya tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga menjalankan usaha yang memberikan manfaat bagi anggotanya.

    “Dari 1.487 koperasi yang ada di Kutim itu, pasti tidak banyak lagi yang beroperasi, hanya sekitar ratusan saja. Koperasi yang hidup adalah koperasi yang punya badan usaha jelas, utamanya di koperasi-koperasi sawit,” ujar Mahyunadi saat peluncuran Sistem Informasi Koperasi (SIGAP) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

    Ia menyebut, persoalan yang dihadapi koperasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha. Ada pula koperasi yang mengalami kevakuman organisasi, memiliki piutang, hingga tersangkut masalah hukum.

    Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Kutim meluncurkan SIGAP. Aplikasi ini digunakan untuk mendata dan memantau perkembangan koperasi, sehingga pemerintah dapat mengetahui mana yang masih menjalankan usaha dan mana yang membutuhkan pembenahan.

    Mahyunadi menegaskan, pendataan harus diikuti dengan pendampingan. Penyebab koperasi tidak aktif juga perlu diketahui, termasuk apakah persoalannya terletak pada pengurus, administrasi, keanggotaan, atau tidak adanya kegiatan usaha.

    Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan koperasi secara transparan. Sebab, pengelolaan yang hanya menguntungkan pengurus dapat merugikan anggota dan menghilangkan kepercayaan terhadap koperasi.

    “Bukan hanya mendata, tapi juga melakukan pendampingan bagaimana koperasi itu bisa menghimpun anggotanya, bagaimana koperasi itu bisa mempunyai aset, dan dari aset bagaimana koperasi bisa mendapatkan modal dari perbankan,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim Marhadyn mengatakan, data dalam SIGAP akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan pembinaan. Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat melihat kebutuhan masing-masing koperasi, bukan memberikan pendampingan secara umum.

    “Dengan data yang akurat dari aplikasi SIGAP, pemerintah dapat mengambil kebijakan strategis yang tepat sasaran,” pungkasnya.

    (Sf/Rs)