Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mulai merealisasikan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru sebagai upaya membantu keluarga kurang mampu sekaligus menjaga akses pendidikan tetap terbuka dan merata bagi seluruh anak yang ada di Kabupaten Berau.

Langkah ini dilakukan sebagai solusi untuk menekan beban biaya pendidikan, terutama pada awal tahun ajaran, yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian orang tua. Sehingga, dengan adanya bantuan seragam, pemerintah daerah berharap risiko anak putus sekolah akibat faktor ekonomi dapat diminimalisasi.

Sekretaris Disdik Berau, Ali Syahbana, mengatakan program tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah daerah terhadap faktor ekonomi yang kerap menghambat keberlanjutan pendidikan.

"Bantuan seragam ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pakaian sekolah, tetapi bagian dari upaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah," ujar Ali.

Ia pun menjelaskan bahwa program yang direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025 ini menyasar peserta didik baru mulai dari jenjang TK hingga SMP. 

"Program ini berbeda dengan bantuan seragam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukkan bagi siswa SMA," katanya.

Sementara itu, untuk realisasi program masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran daerah. Pada tahap awal, bantuan baru dapat menjangkau sebagian sekolah dan siswa kelas satu.

"Belum semua sekolah bisa dijangkau tahun ini. Penganggaran menyesuaikan kemampuan daerah, sehingga distribusi dilakukan secara bertahap," terangnya.

Ia pun mengakui ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi yakni salah satunya adalah mulai dari pemerataan distribusi hingga kebutuhan validasi data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Kendati demikian, dirinya menjelaskan bahwa program seragam gratis sejatinya telah dirancang sejak 2024, namun baru dapat diimplementasikan pada akhir 2025. Sehingga, kedepan, Disdik Berau akan memperluas cakupan penerima manfaat melalui pembahasan teknis lanjutan.

Selain meringankan beban ekonomi keluarga, Ali menilai program ini juga menjadi bagian dari kebijakan penguatan inklusi pendidikan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

"Kami memastikan proses evaluasi akan terus dilakukan seiring berjalannya program," tutupnya.

(Sf/Rs)