Samarinda – Rencana penanganan permanen banjir di SMP Negeri 24 Samarinda yang berada di kawasan Jalan P Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda hingga kini belum terealisasi. 

Padahal, persoalan banjir yang berulang di sekolah tersebut telah menjadi perhatian pemerintah dan DPRD selama bertahun-tahun. 

Keterbatasan anggaran daerah, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, serta kendala relokasi menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan proyek tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan SMPN 24 sudah menjadi perhatian sejak lama, bahkan sebelum dirinya duduk sebagai anggota dewan. 

Menurutnya, berbagai usulan penanganan telah disampaikan, mulai dari peninggian bangunan sekolah hingga relokasi ke lokasi yang dinilai lebih aman dari banjir.

“Ini kebetulan wilayah dapil saya. Sejak sebelum menjadi anggota dewan, persoalan SMP 24 sudah menjadi perhatian karena memang banjirnya terus berulang. Kami selalu mengusulkan penanganan, bahkan pernah ada opsi relokasi ke kawasan bekas terminal dan lokasi yang direncanakan menjadi pasar modern,” ujarnya Sri, Senin (15/6/2026).

Namun, rencana pemindahan sekolah tersebut tidak dapat dilanjutkan karena mendapat penolakan dari sebagian warga sekitar. Mereka menilai lokasi pengganti terlalu jauh dan di kawasan tersebut sudah terdapat sekolah menengah pertama lainnya.

Sri Puji menjelaskan, selama ini DPRD bersama Dinas Pendidikan telah berupaya mencari berbagai sumber pendanaan, termasuk mengusulkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga pembiayaan pembangunan kembali dibebankan kepada APBD Kota Samarinda.

Menurutnya, pemerintah kota sebenarnya telah menyiapkan perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) untuk peninggian bangunan sekolah. Bahkan, proyek tersebut sempat ditargetkan mulai dikerjakan pada 2025 sebelum akhirnya kembali tertunda hingga 2026.

“DED sudah selesai, tinggal eksekusi. Awalnya direncanakan dibangun pada 2025, kemudian bergeser ke 2026. Tetapi kondisi anggaran saat ini memang belum memungkinkan,” ungkapnya

Ia mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk penanganan menyeluruh SMPN 24 mencapai puluhan miliar rupiah. Angka tersebut mencakup peninggian bangunan sekolah maupun opsi pembangunan baru apabila relokasi kembali dipertimbangkan.

Sri Puji menegaskan DPRD Samarinda, khususnya anggota dewan dari daerah pemilihan Samarinda Ulu, terus mendorong agar SMPN 24 mendapat prioritas pembangunan.

Usulan tersebut secara rutin disampaikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota maupun rapat-rapat bersama organisasi perangkat daerah terkait.

“Kami selalu mendorong agar SMP 24 menjadi prioritas. Namun yang menjadi eksekutor program tetap pemerintah kota. DPRD hanya bisa mengusulkan dan mengawal,” tegasnya.

Selain masalah pendanaan, kondisi geografis sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Sri Puji menyebut lokasi SMPN 24 berada pada area yang lebih rendah dibanding lingkungan di sekitarnya sehingga menyerupai cekungan yang mudah menampung limpasan air hujan.

Kondisi tersebut diperparah dengan perkembangan kawasan permukiman di bagian hulu yang menyebabkan volume aliran air semakin besar saat hujan turun.

Saat ini, upaya yang dapat dilakukan pemerintah masih terbatas pada perbaikan tanggul dan penanganan drainase di sekitar sekolah. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi akar persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.

Meski demikian, DPRD Samarinda memastikan akan terus memperjuangkan realisasi pembangunan SMPN 24 agar siswa dan tenaga pendidik dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan lebih aman dan nyaman tanpa dihantui ancaman banjir.

(Sf/Lo)