Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan penyebab banjir besar yang melanda kota tersebut pada tanggal 16 Desember 2023. Menurutnya, banjir tersebut terjadi karena jebolnya folder lavender di Perumahan Talang Sari dan Perumahan Taman Sari, yang menyebabkan air dan lumpur meluap ke permukiman warga.

"Banjirnya kita tidak pernah prediksi sebesar itu, karena upaya kita terhadap penanganan banjir di daerah sekitar Mugirejo, Talangsari, hingga DI Panjaitan selama ini kita evaluasi relatif berhasil," kata Andi Harun di Balai Kota, Samarinda, Senin (18/12/2023) malam.

Ia menjelaskan, beberapa kejadian sebelumnya curah hujan tinggi tidak pernah berdampak seperti ini, artinya sudah pernah ada kejadian hujan yang volumenya kurang lebih sama. Namun, pada tanggal 16 Desember 2023, terjadi sesuatu yang tidak biasa, yaitu jebolnya folder lavender.

"Setelah kita drone visit ke lapangan, didapati analisis bahwa pertama itu karena memang jebol folder lavender, di Perumahan Talang Sari, kemudian jebol juga atau yang diduga di Perumahan Taman Sari. Mengapa folder lavender itu bisa jebol? Itu juga karena kiriman lumpur kiriman air yang begitu deras akibatkan dorongan air dari beat-nya PT Energi Global Indobara (EGI) yang merupakan subkon dari CV Limbuh yang diduga kontraktornya," ujarnya.

Ia mengilustrasikan, posisi folder lavender itu lebih rendah daripada beat-nya CV Limbuh, sehingga air dari sana sangat besar mendorong lumpur dan pasir hingga ke folder lavender. Akibatnya, folder lavender yang selama ini berfungsi sebagai menampung air menjadi penuh dengan lumpur dan pasir. Hal ini mengurangi kapasitas tampungnya dan membuatnya tidak mampu menahan air yang melampaui kapasitasnya.

Atas dampak yang diberikan dari CV Limbuh, Andi Harun mencurigai ada yang tidak benar dari kejadian tersebut. "Saya sudah komunikasi juga dengan Pak Kapolres untuk menyelidiki apa kegiatan tambang yang ada di pit tersebut. Ini kan kita kalau menambang yang benar tentu harus ada desain pembuatan pitnya. Saya tadi sampaikan ini bukan cuma sekedar bagaimana tindakan kita setelah banjir tapi penyebabnya juga harus dikonkritkan nih diselidiki," ujarnya

Andi Harun mengatakan ada tiga hal yang ingin dibahas terkait tambang CV Limbu. Pertama, pertanggungjawaban hukumnya. Kedua, aspek geometri dan elevasi tambang. Ketiga, tanggul penahan air.

Menurut Andi Harun, berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), CV Limbu tidak memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKB) sampai hari ini. Padahal, syarat untuk menambang itu harus ada RKB.

"Kalau aspeknya itu harus ada analisis geometrinya. Berapa sih kemiringan yang harus elevasinya terhadap daerah-daerah sekitar tambang yang harus menjadi faktor penentu menjadi syarat. Jangan karena mentang-mentang batubaranya sampai ke bawah lantas kemiringan lereng tidak diperhitungkan," tutur Andi Harun.

Andi Harun juga menyoroti kondisi tanggul penahan air yang sangat buruk. Ia mengatakan dari hasil pengamatan menggunakan drone, terlihat aliran air dari pit tambang menuju permukiman warga di bawahnya.

"Yang kedua, itu harus ada tanggulnya penahan dari kejadian. Kita lihat tadi itu sangat buruk, sangat buruk safety-nya. Sebabnya saya tadi juga minta profesi terutama Inspektur Tambang yang berkantor di kantor MT Haryono itu di kantor SDM. Harusnya tahun ini saya minta tolong teman-teman media untuk menanyai mereka apa yang mereka lakukan selaku Inspektur Tambang terhadap kejadian seperti ini," ucap Andi Harun.

Andi Harun menambahkan, posisi pit tambang CV Limbuh berada di sebelah utara, sedangkan permukiman warga di sebelah selatan. Ia mengatakan informasi sore ini menyebutkan bahwa CV Limbuh masih beroperasi tapi RKB-nya belum ada.

"Saya minta ini ditindaklanjuti. Jangan sampai ada korban jiwa akibat banjir ini. Saya juga minta kepada masyarakat untuk waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah," pungkas Andi Harun.

Andi Harun mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan beberapa stakeholder terkait kejadian banjir tersebut, antara lain BPBD provinsi Kaltim, BPBD kota, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR, DLH provinsi dan daerah kota Samarinda, Dinas PUPR, dan Perkim. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap dampak banjir tersebut, termasuk jumlah pemilik sawah dan luas sawah yang terdampak.

Ia juga menyampaikan, bahwa penanganan drainase dan penanggulangan banjir di seputar DI Panjaitan relatif berhasil, walaupun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia mencontohkan, sodetan di sungai mati juga berhasil dan pengerukan sedimentasi serta pengangkatan lumpur juga berhasil. Ia menambahkan, banjir tersebut surut pada hari itu juga, berbeda dengan kejadian serupa yang biasanya berlangsung minimal dua hari.

"Saya berharap, kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar lebih waspada dan siap menghadapi bencana alam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penanganan banjir ini, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat," tutupnya.

(SF/RS)