Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memaparkan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN) melalui expose akhir Human Capital Development Plan (HCDP) dan Individual Development Plan (IDP), sekaligus sosialisasi Corporate University ASN (ASN Corpu).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (PUSJAR SKPP) LAN Samarinda, di Ruang RPJPD Bapelitbang, Tanjung Redeb, Selasa (27/1/2026) dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said.

Plt Kepala BKPSDM Berau, Jaka Siswanto menjelaskan penyusunan HCDP dan IDP menjadi bagian strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk sebagai dasar pendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke depan.

"Banyak dinamika yang terjadi. Ada persoalan-persoalan signifikan, sehingga kami harus melakukan revisi terhadap sejumlah kegiatan agar tetap bisa dilaksanakan," ungkap Jaka.

Ia mengakui dinamika tersebut berdampak pada penundaan beberapa program dan kegiatan yang baru dapat direalisasikan pada tahun 2027. Meski demikian, pekerjaan rumah yang telah direncanakan pada 2026 tetap akan dilanjutkan dan menjadi prioritas pada tahun berikutnya.

"Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih optimis dengan anggaran yang kita miliki saat ini. Ini tentu menjadi tantangan bersama," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi visi pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga visi Bupati dan Wakil Bupati Berau. Menurutnya penyelarasan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah, namun sangat krusial agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Tujuan akhir dari seluruh proses ini sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera melalui program-program yang kita rancang," tegasnya.

Sementara Sekda Berau, M Said menyampaikan Analisis Kesenjangan Kompetensi Pegawai (AKPK) merupakan instrumen strategis untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

"AKPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi dasar penting agar pengembangan kompetensi ASN lebih tepat sasaran, efektif dan berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik," jelas Said.

Ia juga menegaskan penerapan konsep ASN Corpu sebagai langkah transformasional dalam membangun ekosistem pembelajaran berkelanjutan di lingkungan birokrasi. Melalui ASN Corpu, pengembangan kapasitas ASN diarahkan agar lebih terintegrasi, kolaboratif dan berbasis kinerja.

Said berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya pengembangan kompetensi ASN secara sistematis serta mampu mengimplementasikan ASN Corpu sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Paradigma pembelajaran ASN harus berubah. Tidak lagi sporadis, tetapi menjadi budaya belajar organisasi yang berkelanjutan sesuai tuntutan jabatan dan tantangan zaman," pungkas Said.

(Sf/Lo)