Balikpapan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan terus berupaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisini menyatakan optimis kota ini bisa mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat utama pada 2025. 

Namun ia mengakui tantangan masih besar. Salah satu syarat untuk meraih predikat tertinggi, yakni tidak adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat terpenuhi.

"Setiap hari masih ada laporan yang masuk. Artinya masih ada kasus. Tapi kami melihat ini dari sisi positif, masyarakat sekarang lebih berani melapor,” ucapnya, Sabtu (26/7/205).

Meningkatnya laporan justru menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk tidak tinggal diam terhadap kekerasan. Tahun lalu ada lebih dari 150 laporan yang diterima DP3AKB, belum termasuk data dari kepolisian yang mencatat sekitar lima laporan per hari.

DP3AKB telah menyediakan berbagai saluran pengaduan, seperti hotline 24 jam dan aplikasi Sitopan. Layanan ini memungkinkan warga melapor secara cepat dan aman dengan jaminan kerahasiaan data pribadi.

"Laporan yang kami terima menjadi dasar untuk intervensi dini sebelum kasusnya masuk ke ranah hukum,” jelasnya.

Selain menangani laporan, DP3AKB juga gencar melakukan pencegahan. Salah satunya dengan menggerakkan Forum Anak yang membantu menyebarkan pesan perlindungan di kalangan anak-anak sendiri.

“Anak-anak biasanya lebih nyaman bercerita ke teman sebaya. Forum ini kami dorong agar mereka bisa jadi agen perlindungan,” ujarnya.

DP3AKB juga mendukung perempuan melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Heria menyebut banyak kasus kekerasan rumah tangga berakar dari persoalan ekonomi, sehingga membantu ibu-ibu menjadi lebih mandiri bisa mengurangi risiko konflik dalam keluarga.

Upaya perlindungan ini dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari RT, kelurahan, tokoh masyarakat, hingga koordinasi dengan kepolisian.

“Dalam kasus-kasus berat DP3AKB bahkan bekerja sama langsung dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Renakta) Polda Kaltim,” akunya.

Kini Pemkot Balikpapan tengah menunggu hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait evaluasi KLA 2025.

“Mudah-mudahan kami bisa pertahankan predikat utama. Tapi bagi kami yang terpenting bukan hanya predikat, melainkan memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi,” tutupnya.

(Sf/Lo)