Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyusun peta jalan (roadmap) ketahanan air, sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan air bersih dan banjir yang selama ini menjadi tantangan utama kota. 

Dalam upaya itu, Pemkot menggandeng World Bank dan Singapore Water Center sebagai mitra pendamping.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut keikutsertaan Balikpapan dalam forum Singapore International Water Week, ajang internasional yang membahas pengelolaan air dan lingkungan perkotaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Balikpapan, Murni mengatakan dalam forum tersebut Balikpapan memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber air baku hingga risiko banjir akibat pertumbuhan kota.

Paparan itu mendapat respons positif dari pemerintah Singapura dan World Bank yang kemudian memberikan dukungan teknis bagi Balikpapan.

“Ini sangat bermanfaat bagi kami. Kalau harus mendatangkan tenaga ahli sendiri, biayanya bisa sangat besar. Kami bersyukur mendapatkan bantuan teknis ini,” ucap Murni kepada media, Kamis (7/6/2026).

Menurut dia, kerja sama tersebut bukan hanya menghadirkan solusi teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air perkotaan.

Murni menyebut Singapura menjadi salah satu referensi penting bagi Balikpapan, karena dinilai berhasil mengelola keterbatasan air melalui sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kami punya mimpi seperti Singapura dan ini dimulai dari langkah kecil hari ini, secara bertahap,” ujarnya.

Senior Water Supply and Sanitation Specialist World Bank, Irma Magdalena Setiono menjelaskan, Singapore Water Center berperan menghubungkan pengalaman dan keahlian Singapura dengan kebutuhan lokal Balikpapan.

Pendekatan yang diterapkan tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mengedepankan solusi berbasis alam dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

“Air yang masuk ke kota harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Hasil lokakarya yang berlangsung selama dua hari akan menjadi dasar penyusunan roadmap ketahanan air Balikpapan. Dokumen itu nantinya memuat langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk memperkuat sistem pengelolaan air kota.

“Selain itu, roadmap juga akan mengidentifikasi program prioritas yang dapat segera dijalankan maupun program yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sektor swasta dan masyarakat,” paparnya.

Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan program ketahanan air tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga kolaborasi seluruh pihak.

“Bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh stakeholder harus terlibat dan berkomitmen,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Balikpapan diharapkan mampu bertransformasi menjadi kota yang lebih tangguh dalam menghadapi persoalan air dan banjir. Ke depan, air tidak lagi dipandang sebagai masalah, melainkan aset strategis untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan kota.

(Sf/Lo)