Balikpapan – Dalam upaya mempercepat modernisasi pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengintensifkan transformasi digital di sektor keuangan daerah.

Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi solusi utama dalam menciptakan transparansi dan mencegah praktik kecurangan.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa digitalisasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Digitalisasi bukan hanya alat bantu transaksi, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi untuk membangun sistem yang lebih baik,” ujar Bagus dalam forum High Level Meeting di Hotel Grand Senyiur, Rabu (2/7/2025).

Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan penerimaan daerah, dan memudahkan pelaksanaan program seperti bantuan sosial, yang kini lebih tepat sasaran dan efisien berkat sistem elektronik.

Pemkot Balikpapan juga tengah mendorong integrasi digital di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta membangun infrastruktur data lintas instansi hingga ke tingkat kelurahan.

“Kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pun dijalankan untuk mendukung pemetaan data sosial secara real-time,” jelasnya.

Bagus menambahkan, masyarakat juga harus dilibatkan dalam ekosistem digital ini melalui peningkatan literasi digital. Hal ini penting agar warga bisa aktif dalam sistem ekonomi digital yang tengah berkembang di Balikpapan.

“Kami ingin seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, siap menghadapi era digital,” tegasnya.

Empat pilar penguatan kebijakan digitalisasi pun disiapkan, meliputi kolaborasi lintas sektor, penyusunan regulasi adaptif, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah, serta inovasi layanan pajak dan retribusi.

“Sebagai bentuk nyata, Pemkot telah meluncurkan SP2D elektronik dan mobil layanan pajak, yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban keuangan daerah secara nontunai,” paparnya.

Langkah ini diyakini akan mendorong kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah dan mempercepat pencapaian layanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari potensi fraud.

(Sf/Rs)