Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima kunjungan kerja dari Pemkot Parepare. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Jumat (23/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pemkot Parepare menggali sejumlah kebijakan yang diterapkan Pemkot Balikpapan, mulai dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem perparkiran, peningkatan ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hingga peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagus Susetyo menjelaskan pengembangan UMKM di Balikpapan telah berada di bawah naungan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian.

“Pemkot juga memiliki sejumlah sentra industri yang dibina secara berkelanjutan, seperti sentra industri tempe dan produk olahan lainnya,” ucap Bagus usai menerima kunjungan.

Pemkot Balikpapan juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan pengembangan UMKM, mulai dari proses produksi hingga pemasaran.

“Kami juga bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank daerah terkait kemudahan akses permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelasnya.

Menurutnya program-program tersebut sebenarnya bukan hal baru dan dapat dikembangkan di daerah lain. Jika belum berjalan optimal, maka perlu dilakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih efektif.

Terkait BUMD dan pengendalian inflasi, Bagus menyebut hal tersebut menjadi perhatian utama. Pemkot Balikpapan rutin menggelar rapat high level meeting yang difasilitasi Bank Indonesia (BI), bekerja sama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser sebagai daerah produsen beras dan sayuran.

Pemkot Balikpapan juga rutin menggelar pasar murah, 13 kali dalam setahun. Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Tugas dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang aktif bekerja di lapangan.

“Keterlibatan BUMD juga penting. Melalui Perumda Tirta Manuntung Sukses, kami memiliki kios pengendali harga. Meski harga pasar naik, kios ini tetap menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET),” terangnya.

Bagus menambahkan, Pemkot Parepare juga menyampaikan belum memiliki infrastruktur pendukung seperti gudang pengendalian stok. Padahal Parepare merupakan kota pelabuhan yang bukan daerah penghasil beras, melainkan daerah distribusi dari wilayah seperti Pangkep, Pinrang dan Barru.

“Makanya kami sampaikan, mungkin gudangnya bisa disiapkan oleh mereka, lalu disewa. Dengan begitu biaya investasi dan pemeliharaan tidak terlalu besar dan bisa disesuaikan dengan suplai dari Sulawesi Selatan,” paparnya.

Ia juga menyinggung pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang selama ini dimaksimalkan oleh Balikpapan. Menurutnya hal tersebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas pasokan, terutama saat terjadi gejolak harga akibat cuaca dan gelombang tinggi.

Bahkan Pemkot Balikpapan juga memaparkan rencana penerapan sistem parkir non-tunai di sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan MT Haryono dan Jalan Sudirman.

“Ditambah penertiban sistem pembayaran digital di pasar tradisional juga dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD,” tambahnya.

Bagus berharap berbagai kebijakan dan capaian yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain, bukan untuk berbangga diri. “Kalau seluruh OPD kompak menjalankan visi-misi pemerintah dengan baik, serta saling memonitor, maka sebuah kota bisa menjadi lebih baik,” tuturnya.

Sementara capaian Pemkot Balikpapan dalam pengelolaan air bersih juga mendapat perhatian. Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) berhasil menurunkan tingkat kebocoran pipa dari 31 persen menjadi 24 persen.

“Pengurangan dari 31 persen ke 24 persen itu bukan hal kecil. Itu prestasi yang cukup baik,” akunya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada PTMB yang dinilai terus bekerja keras memperbaiki kebocoran pipa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak semua PDAM di Indonesia bisa mencatatkan kinerja yang baik. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran PTMB,” tutupnya.

(Sf/Lo)