Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan ikut serta dalam peluncuran program nasional 80.000 Koperasi Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden RI secara virtual, Senin (21/7/2025).

Wakil Wali Kota Bagus Susetyo bersama jajaran Forkopimda mengikuti virtual di VIP Room Balai Kota Balikpapan.

Program Koperasi Merah Putih ini merupakan inisiatif Presiden yang sudah dicanangkan sejak Maret lalu dan mulai diluncurkan pada 19 Juli 2025.

“Namun, Kota Balikpapan justru sudah lebih dulu menyelesaikan pembentukan koperasi ini di seluruh 34 kelurahan,” ucap Bagus usai kegiatan.

Proses pendirian koperasi dimulai dari rapat anggota dan pengurus, pembentukan struktur kepengurusan hingga pendaftaran secara legal sebagai badan usaha. Kini, seluruh kelurahan di Balikpapan sudah resmi memiliki Koperasi Merah Putih.

Kata dia, Presiden menyampaikan bahwa koperasi ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di desa/kelurahan. 

“Meski usaha kecil kerap dianggap lemah, jika 80.000 koperasi di seluruh Indonesia bergerak bersama, dampaknya akan besar bagi perekonomian nasional,” jelasnya.

Presiden juga menjelaskan bahwa koperasi akan menjalankan berbagai usaha unggulan yang telah distandarisasi. Beberapa contoh usaha tersebut antara lain warung sembako, distribusi LPG, mini apotek, hingga klinik. 

“Hanya saja, tiap daerah juga didorong mengembangkan usaha lokal yang potensial,” lanjutnya.

Wakil Wali Kota Balikpapan, mencontohkan Kelurahan Graha Indah yang sudah mengembangkan usaha pembuatan batako dan paving block. Menurutnya, usaha seperti ini bisa dikembangkan lebih luas dengan melibatkan masyarakat yang belum memiliki kegiatan usaha.

Terkait modal usaha, Bagus menjelaskan bahwa pada tahap awal koperasi bisa memanfaatkan dana desa atau kelurahan dalam bentuk pinjaman, bukan hibah. 

“Diharapkan koperasi mampu menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan agar bisa mandiri,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan bank-bank swasta nasional yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan koperasi yang sudah berjalan baik.

“Kalau koperasi sudah menunjukkan hasil positif, nantinya bisa dapat dukungan tambahan dari bank-bank nasional,” tambahnya.

Presiden juga mengingatkan pentingnya pengawasan. Ia meminta agar dewan pengawas koperasi di setiap desa/kelurahan rutin memantau kegiatan usaha. Dinas Koperasi dan UMKM juga diminta ikut memonitor koperasi yang aktif dan yang belum berjalan.

“Jangan sampai setelah dapat bantuan, usahanya justru tidak jalan,” tegasnya

Melalui program ini, pemerintah berharap roda ekonomi di tingkat desa/kelurahan semakin bergerak, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil.

(Sf/Rs)