Balikpapan – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Balikpapan telah menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota Penjelasan Wali Kota terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa usulan dari DPRD telah sejalan dengan arah program dan misi pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang modern, termasuk pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Digitalisasi juga telah dilakukan di mal pelayanan publik, selain itu isu-isu prioritas seperti penanganan banjir, pelayanan air bersih, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi perhatian," ucap Bagus kepada awak media usai kegiatan, Rabu (31/7/2025).

Bagus mengakui bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Karena itu, pemerintah kota didorong untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Salah satu sektor yang menjadi harapan adalah perhotelan dan restoran, apalagi dengan digelarnya berbagai event nasional di Balikpapan yang diperkirakan dapat meningkatkan PAD. Ia juga berharap pelaku usaha, seperti anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), turut aktif mendukung.

"Karena keterbatasan anggaran, kami harus bisa memilah mana kegiatan yang bisa dibiayai APBD Kota, bantuan keuangan provinsi, atau melalui APBN," tambahnya.

Terkait sektor pendidikan, Bagus menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyatakan siap memberikan bantuan keuangan langsung pada tahun 2026 untuk pembangunan sekolah tingkat SMA dan SMK.

Sementara itu, pada tahun 2025 akan dilakukan percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk sekolah tingkat SMP, SMA, dan SMK.

“Targetnya, tahun 2026 minimal tiga sampai empat bangunan sekolah bisa mulai dibangun. Lahannya sudah kami siapkan di Komplek Islamic Center, dekat Perumahan Wika, dan satu lokasi lagi di Balikpapan Timur,” terangnya.

(Sf/Rs)