Balikpapan – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menghadiri rapat koordinasi Evaluasi Pendataan Pembangunan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia di Balikpapan, Rabu (23/7/2025).

Dalam sambutannya, Bagus menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Balikpapan sebagai tuan rumah kegiatan ini. Ia menyebut rapat ini sangat strategis dalam mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah, sebagaimana tertuang dalam SKP Tiga Menteri.

“Rakor ini penting untuk memastikan data perumahan yang digunakan benar-benar akurat, terpadu, dan dapat diandalkan. Dengan data yang baik, pembangunan bisa lebih efisien dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Bagus dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi daerah, salah satunya adalah sulitnya memperoleh data yang valid dari para pengembang perumahan.

“Kebetulan saya juga Ketua REI Kaltim. Kalau ditanya ke pengembang, mereka jarang memberikan data yang jujur. Berapa unit yang dibangun dan berapa yang tersedia sering tidak disampaikan dengan terbuka,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini juga dirasakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himpera).

"Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki persoalan data, termasuk verifikasi angka backlog yang kini tercatat 9,9 juta unit secara nasional," harapnya.

Wawali melaporkan bahwa pembangunan permukiman di Balikpapan menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan berbagai proyek strategis nasional seperti RDMP Pertamina dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lonjakan penduduk diperkirakan akan mencapai lebih dari 1 juta jiwa.

“Data sensus tahun 2024 mencatat jumlah penduduk Balikpapan sekitar 746 ribu jiwa. Adanya proyek RDMP Pertamina dan IKN diperkirakan akan menambah sekitar 30 ribu jiwa,” katanya.

Namun, ia mengakui bahwa kota ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam hal penanggulangan banjir dan pelayanan air bersih.

“Kalau hujan banjir, kalau kemarau airnya mati. Kami menargetkan penanganan banjir dan pelayanan air bersih bisa tuntas dalam dua sampai tiga tahun ke depan,” tegasnya.

Dirinya juga menyoroti belum maksimalnya fungsi kolam retensi yang seharusnya dibangun oleh pengembang sesuai dengan Peraturan Daerah. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar pengembang memenuhi kewajiban membangun fasilitas penunjang lingkungan seperti kolam retensi sebesar 4 persen dari luas lahan.

Kebutuhan perumahan di Balikpapan disebut mencapai 25 ribu unit per tahun. Namun, keterbatasan lahan menjadi kendala utama. Harga tanah yang tinggi membuat rumah subsidi sulit direalisasikan di wilayah pusat kota.

“Rumah subsidi bisa dikembangkan di Balikpapan Utara dan Timur, karena di pusat kota harga tanah sudah sangat mahal,” terangnya.

Dia menyebut hanya sekitar 20 persen lahan di Balikpapan yang tersedia untuk permukiman. Hal ini menyebabkan harga rumah subsidi, yang saat ini sekitar Rp180 juta, sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal serta penataan kawasan secara terarah.

"Kami menilai kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan perumahan secara berkelanjutan," lanjutnya.

Pemerintah Kota juga terus menangani kawasan kumuh. Setiap tahun, Pemkot menganggarkan perbaikan sekitar 150 unit rumah tidak layak huni.

Sementara hingga Juli 2025, terdapat delapan kawasan perumahan baru yang sedang dalam proses perizinan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses tersebut tetap mengacu pada peraturan daerah.

“Kami minta Dinas Permukiman untuk terus memonitor terutama terkait kolam retensi dan lahan pemakaman. Ini menjadi konsen kami agar pembangunan berjalan sesuai regulasi,” pungkasnya.

(Sf/Rs)