Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menggelar rapat koordinasi pengawasan sekaligus memberikan penghargaan wali kota awards kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berprestasi di bidang pengawasan. Acara ini berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (7/8/2025).

Penghargaan ini diberikan kepada OPD berdasarkan kategori besaran pagu anggaran. Terdapat tiga kategori utama yakni kategori OPD dengan pagu anggaran di atas Rp100 miliar diperoleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah.

Kemudian kategori OPD dengan pagu anggaran Rp30–100 miliar diperoleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Kecamatan Balikpapan Utara dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Sedangkan untuk kategori OPD dengan pagu anggaran di bawah Rp30 miliar diterima Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selain itu, sejumlah OPD juga mendapat predikat Terjaga dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perpustakaan dan Arsip, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD atas komitmennya menjaga akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyebut kegiatan ini penting untuk memberi motivasi kepada seluruh jajaran hingga tingkat pelaksana agar selalu menjalankan program berdasarkan aturan yang berlaku.

“Ini bukan sekadar soal penghargaan, tetapu bagaimana membentuk kebiasaan kerja yang akuntabel dan bertanggung jawab sesuai kaidah pemerintahan,” ucap Bagus ditemui usai kegiatan.

Bagus juga menyebut, sejak program ini berjalan, terjadi peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dan SPI KPK, yang mencerminkan makin kuatnya sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkot Balikpapan.

“Kami bangga, karena Balikpapan terbukti mampu menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam berbagai kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan visi-misi wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, dan berbasis digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Dengan sistem ini, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih efisien dan cepat,” tutupnya.

(Sf/Rs)