Samarinda - Menjelang jam makan, semangkuk bakso panas masih menjadi alasan sejumlah pekerja Ibu Kota Nusantara (IKN) keluar dari kawasan proyek. 

Kehadiran pekerja itu memberikan angin segar bagi Kasno pemilik Warung Mie Ayam Bakso Solo Lek No yang telah berjualan di sekitar Sepaku sejak 2019.

Bagi pekerja seperti Nedy Elshadio, Supervisor K3 PT Bangun Cipta Kontraktor, makan di luar bukan lagi kebutuhan utama. 

Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) dan fasilitas pendukung di kawasan IKN telah menyediakan kebutuhan dasar pekerja, mulai dari makan tiga kali sehari hingga layanan laundry yang ditanggung perusahaan.

Namun, rutinitas yang serba tersedia itu tidak selalu menghilangkan keinginan untuk mencari selingan.

“Keluar paling seminggu sekali untuk cari nasi goreng atau bakso karena ingin variasi,” kata Nedy saat ditemui di kawasan IKN, Kamis (20/8/2026).

Pola konsumsi itu memperlihatkan perubahan hubungan antara pembangunan IKN dan usaha kecil di sekitarnya. 

Ketika pekerja konstruksi masih banyak tinggal di rumah sewaan warga pada fase awal pembangunan IKN, warung sembako, laundry, hingga usaha makanan menerima limpahan belanja harian. 

Karena fasilitas di dalam kawasan sudah lengkap, kini hanya UMKM lokal tertentu saja yang masih bisa mendapatkan keuntungan ekonomi

Usaha kuliner yang menawarkan variasi menu masih memiliki peluang. Sebaliknya, usaha yang mengandalkan kebutuhan dasar pekerja mulai kehilangan pelanggan.

Kasno mengaku Warung Bakso Cak No sempat mengalami lonjakan pembeli pada masa awal proyek IKN berkembang. 

Keramaian itu kini tidak sebesar beberapa tahun lalu. Meski demikian, Kasno mengatakan warungnya masih ramai didatangi pekerja dan orang-orang yang beraktivitas di IKN.

“Memang sedikit berkurang, tetapi tetap disyukuri. Bakso ini masih banyak digandrungi orang,” ujar Kasno.

Kuliner tertentu seperti bakso ini tentu bisa jadi warna tersendiri, karena menu katering sudah menjadi menu umum. Sehingga di sini terlihat jelas hanya beberapa pilihan kuliner yang masih bertahan.

“Dulu waktu awal pembangunan, per 15 kilometer baru ada toko. Sekarang, hampir di setiap rusun sudah ada minimarket modern,” kata Nedy.

Dengan kata lain, keputusan pekerja keluar kawasan tidak lagi semata-mata karena sulit mencari kebutuhan dasar. Mereka keluar untuk mencari variasi rasa, suasana, atau kebutuhan tertentu yang tidak selalu tersedia di tempat tinggal.

Kondisi itu berbeda dengan sebuah warung sembako dan laundry eceran yang dikelola pasangan suami istri di sekitar proyek IKN. Mereka membuka usaha setelah rumah warga di sekitar kawasan mulai banyak disewa pekerja pada 2022–2023.

Saat itu, rokok dan mi instan menjadi barang yang paling cepat habis. Para pekerja yang belum tinggal di fasilitas internal proyek masih membeli kebutuhan harian di warung sekitar, sementara jasa laundry juga mendapat pelanggan dari pekerja yang menetap di rumah-rumah sewaan warga.

“Waktu itu lumayan. Yang paling laku rokok sama mi instan,” kata pemilik warung.

Situasi berbalik setelah lebih banyak pekerja tinggal di mess atau hunian di dalam kawasan proyek. Menurut pemilik warung, pekerja kini mendapat katering dan memiliki akses ke minimarket modern di kawasan hunian. Akibatnya, pembelian sembako di warung luar menurun.

“Sekarang pekerja sudah ada tempatnya di dalam proyek. Kalau dulu banyak yang menyewa rumah warga, sekarang sudah jarang. Bukan sedikit berkurang, banyak. Sekarang beda jauh,” ujarnya.

Ia mengatakan pelanggan laundry kini lebih banyak berasal dari sopir truk material dan pedagang keliling. Itu pun tidak rutin. 

Transaksi biasanya muncul ketika ada bongkaran material, terutama pasir, yang mendatangkan sopir dan pekerja dalam waktu tertentu.

“Mending kalau lagi ada bongkaran, ya lumayan. Tapi kalau enggak ada, ya sepi,” katanya.

Persaingan turut menambah tekanan. Pemilik warung menyebut sejumlah usaha laundry lain telah memiliki jalur kerja sama langsung dengan perusahaan kontraktor. 

Usaha kecil di luar kawasan, yang hanya menunggu pelanggan datang membawa cucian, kesulitan memperoleh kontrak dalam skala besar.

“Ada laundry yang langsung mengambil ke PT-PT itu. Yang punya channel,” katanya.

Perubahan yang dirasakan UMKM sejalan dengan bergesernya fase pembangunan IKN. Pada 2022, Kementerian PUPR memperkirakan kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN periode 2022–2024 mencapai sekitar 260.000 orang.

Angka di atas itu hitungan secara keseluruhan dalam berapa tahun ini dan bukan jumlah pekerja yang tinggal secara bersamaan di IKN, rincinya 30.000 orang pada 2022, 123.000 orang pada 2023, dan 107.000 orang pada 2024. 

Pada Juni 2023, HPK telah memiliki 22 tower dengan kapasitas 10.740 pekerja. Saat itu, lebih dari 2.000 pekerja tercatat telah mendaftar dan tinggal di hunian tersebut.

Mobilitas tenaga kerja kemudian meningkat seiring percepatan pekerjaan fisik. Hingga Oktober 2023, proyek pembangunan IKN dilaporkan telah menyerap 12.123 pekerja konstruksi, sekitar 2.765 orang berasal dari Kalimantan dan 9.345 orang dari luar Kalimantan.

Pada Januari 2025, Otorita IKN menyatakan lebih dari 143.000 pekerja telah terlibat dalam pembangunan IKN. 

Sementara itu, pada Oktober 2025, Otorita IKN menyebut sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di HPK. Untuk tahap kedua pembangunan, jumlah pekerja diproyeksikan dapat mencapai 20.000 orang.

Meskipun angka jumlah pekerja, kebutuhan proyek, dan penghuni HPK berbeda-beda maknanya, ada satu kesimpulan yang jelas. 

Ketiga data itu membuktikan bahwa cara hidup pekerja sudah berubah, karena sekarang segala kebutuhan mereka lebih banyak disediakan melalui asrama dan fasilitas di dalam kawasan.

Kapasitas HPK tahap pertama sendiri mencapai sekitar 10.700 pekerja dan disebut telah dihuni penuh oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang terlibat dalam pembangunan IKN.

Selain pekerja proyek, jumlah pegawai pemerintahan di IKN mulai meningkat. Dokumen Rencana Strategis Otorita IKN mencatat total pegawai Otorita IKN pada Juni 2025 sebanyak 1.157 orang, terdiri atas CPNS, PNS, PPPK, non-ASN, dan seorang anggota kepolisian.

Pada Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut sekitar 2.000 ASN dari Otorita IKN dan sejumlah kementerian telah bekerja di IKN, termasuk pegawai dari kementerian bidang pekerjaan umum, perumahan, kesehatan, dan perhubungan.

Pemerintah menargetkan 1.700–4.100 ASN mulai bertugas di Nusantara secara bertahap, dengan proyeksi 9.500 ASN ditempatkan di IKN hingga 2029.

Namun, kenaikan jumlah pekerja dan pegawai belum secara otomatis memperluas pasar seluruh UMKM di sekitarnya. 

Pola tempat tinggal, penyediaan katering, minimarket, dan vendor layanan di dalam kawasan menentukan ke mana uang belanja mengalir.

(Sf/Rs)