Samarinda - Beberapa Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur sudah menebar janji ke publik melalui diskusi, pertemuan, baliho hingga media sosial masing-masing. 

Mengenai gambaran umum yang telah disampaikan, yakni pendidikan gratis, menurunkan angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara merata di Kaltim. 

Menilik beberapa pandangan kandidat Bacalon soal pendidikan, masing-masing memiliki daya tarik, Isran Hadi yang melanjutkan program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT), Rudy Mas'ud ingin semua tingkatan pendidikan tanpa dipungut biaya, dan Mahyudin untuk pemerataan pendidikan.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dari seluruh gagasan para Bacalon ini dapat terwujud. Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Ahmad Syarif mengatakan semua realistis, namun banyak yang di korbankan mengingat APBD Kaltim tahun 2023 sebelumnya hanya mencapai Rp25 triliun. 

"Sehingga perlu bagi Bacalon KT1 untuk memperhatikan dalam penyusunan visi misi yang tepat, bukan hanya sekedar bualan belaka, jangan sampai masyarkat tergiur atas program itu yang memang belum tentu terlaksana," ungkap Syarif.

Adapun program pendidikan yang masih berjalan, dari Gubernur sebelumnya, yakni BKT, secara penggunaan anggaran tahun 2023 ini mencapai Rp500 miliar, yang mana hanya mencukupi 111.871 penerima saja, menandakan kecukupan 1 banding 8.

Syarif menyoroti gagasan mengenai pendidikan gratis dari seluruh tingkatan dari tingkat SD hingga S3. Ia menghitung bahwa akumulasi dari pendidikan tingkat SD sampai ke S1 saja, biaya pendidikan perorang Rp120 juta dengan hitungan minimal.

"Kita simulasikan saja, SD biaya tahunan itu Rp5 juta, habistu SMP misalnya biaya tahunannya Rp15 juta, dan juga biaya perguruan tinggi per semester Rp3,5 juta, berarti kan kalau 4 tahun butuh Rp30 juta, itu semua Rp120 juta," paparnya.

Hitungan itu tidak termasuk biaya kuliah S2 dan S3. Jika kita melihat alokasi anggaran untuk pendidikan di Kaltim hanya Rp4 triliun.

"Itu belum membayar gaji pendidik, untuk renovasi sekolah rusak saja sampai 1.145 bangunan, itu sudah termasuk rusak ringan dan berat, data ini saya ambil dari Kemendikbud. Hal ini yang perlu dipikirkan," tuturnya. Menurut Syarif, Pemrov harus hati-hati dalam menggunakan biaya pendidikan ini, jika salah perhitungan, sebagian sektor pemenuhan anggaran tidak akan terpenuhi.

Selain itu, pundi-pundi APBD lainnya juga harus diperhatikan, seperti sektor pertambangan. Syarif menilai tambang ilegal akan menganggu kestabilan dari anggaran. Karena pemasukan terbesar dari sektor Minerba ini, bahkan pernah menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp490 triliun.

"Bacalon Gubernur ini Harus dipastikan komitmennya dalam memberantas tambang, keseriusan mereka itu kalau bisa tertuang dalam visi misi unggulan, selain merusak ekosistem karena tambang ilegal, ini juga mengganggu dana bagian dari Minerba," jelasnya.

Terakhir Syarif juga mengingatkan para calon Gubernur untuk tetap memperhatikan UMKM. Karena saat ini mulai menjadi sorotan kembali. "Beberapa bagian dari UMKM masih belum menjadi perhatian pemerintah, jika salah satu Paslon memperhatikan ini, ini sudah menjadi poin lebih untuk mereka," tutupnya.

(Sf/Rs)