Samarinda - Debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur terlaksana begitu panas. Hal ini tak terlepas penyajian isu yang sangat menarik, seperti korupsi dan kesetaraan gender. 

Adapun pembahasan kesetaraan gender masuk dalam segmen pendalaman visi misi pada pertanyaan kedua yang ditujukan kepada calon wakil gubernur. Beberapa penyampaian juga terdapat fakta menarik soal gender, salah satunya pembahasan soal Sekretaris Daerah (Sekda).

Dimulai oleh moderator yang menunjukkan data bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Timur itu rendah, bahkan mencapai urutan 32 se-Indonesia. 

Sebagai penanggap pertama, nomor urut kosong dua, Seno Aji mengatakan hal ini sangat memalukan, terlebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang begitu besar dan disokong oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah tergolong lebih unggul.

"Memalukan memang IPG kita urutan 32 dari 38 provinsi, kasihan. Padahal anggaran kita sangat besar, memalukan, padahal IPM kita tinggi. Kita terus memberikan yang terbaik untuk perempuan kita, dengan program sakti," papar Seno dalam debat yang berlangsung di Jakarta, Selasa (3/11/2024).

Program sakti tersebut baru disebutkan dalam prosesi debat kedua ini. Adapun program itu akan memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintahan secara langsung. Terutama terhadap perlindungan perempuan dari kekerasan.

Kemudian, direspon oleh nomor urut kosong satu, Hadi Mulyadi. Ia menunjukkan sebuah data bahwa pada masa pemerintahannya sudah menjalankan kesetaraan gender. 

"Bicara tentang kesetaraan gender Kaltim telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dari Sekda se-Indonesia, hanya enam yang perempuan, dan dari enam itu dua dari Kaltim. Dua itu hanya terdapat di pemerintahan Isran-Hadi, dengan itu kita sangat memperhatikan gender," papar Hadi.

Aktivis perempuan dari Samarinda, Siti Nurul Hajirotul Qudsiyah, mengatakan dalam pembahasan yang disampaikan oleh masing-masing paslon belum menunjukkan keseriusan dalam mengatasi ketimpangan gender ini.

"Pemasifan langkah konkret untuk revitalisasi Perda No 5 Tahun 2024 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah itu perlu langkah-langkah yang harus digalakkan sejak dini oleh paslon," ujar Nurul.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam keterwakilan di parlemen, perempuan sebagai profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.  

Tak hanya itu, ia menyoroti langkah pemerintah dalam memperhatikan Anggaran Responsif Gender (ARG). Seperti yang disebutkan Seno, Kaltim memiliki anggaran yang sangat besar. 

Namun menurut Nurul, bukan hanya anggaran saja yang besar, yang perlu diperhatikan adalah strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen para pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran.

"Penting untuk menyiapkan rencana startegi Pengarusutamaan gender yang komprehensif agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender," tutupnya.

(Sf/Rs)