Samarinda - Akurasi kebijakan pemerintah mulai dari bantuan sosial hingga pengentasan pengangguran sangat bergantung pada data yang diberikan oleh masyarakat. 

Jika warga memberikan keterangan palsu saat disurvei, risiko kebijakan salah sasaran di Kalimantan Timur tak bisa dihindari.

Peringatan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur yang baru, Mas'ud Rifai, pada hari pertamanya bertugas di Samarinda usai acara pisah sambut dengan pejabat lama, Yusniar.

Mas'ud menegaskan, validitas data lapangan adalah fondasi pembangunan. Ia meminta masyarakat untuk tidak menutup-nutupi kondisi sebenarnya saat petugas BPS datang melakukan pendataan.

"Potret atau gambaran secara real yang terjadi di masyarakat harus tersampaikan dengan benar. Ketika datanya melenceng, tentu kebijakannya juga nanti akan melenceng. Ini yang coba kami jaga," tegas Mas'ud usai acara, Rabu (28/1/2025).

BPS Kaltim menghadapi jadwal padat di semester pertama tahun ini. Mas'ud merinci sejumlah agenda strategis yang membutuhkan partisipasi aktif warga Kaltim.

Februari terdapat Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang akan menghasilkan indikator tingkat pengangguran dan ketenagakerjaan.

Maret, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), untuk memotret data kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Mei hingga Juli, Sensus Ekonomi, ini adalah agenda terbesar tahun ini yang akan berlangsung selama 2,5 bulan penuh.

Selain itu, survei terkait inklusivitas keuangan juga tengah berjalan di bulan Januari.

Mas'ud, yang sebelumnya bertugas di Kalimantan Utara, berkomitmen membawa budaya kerja continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) di Kaltim. 

Ia optimis dengan dukungan tim BPS Kaltim yang dinamis serta masyarakat yang kooperatif, kualitas data daerah akan semakin presisi.

"Mohon bantuan seluruh masyarakat, terutama responden yang terpilih, agar bisa merespon petugas kami dengan baik dan menyampaikan data apa adanya," pungkasnya.

(Sf/Rs)