Seputar Kaltim

    Aulia Sindir Fraksi PDIP Soal Polemik Raperda Pesantren

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    12 Mei 2026 pukul 22:07 WITA

    Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)

    Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri melayangkan sindiran keras kepada Fraksi PDIP terkait sikap mereka yang mengancam akan memboikot kebijakan pemerintah daerah karena diduga tidak menyetujui Raperda soal Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

    Ia menyatakan dirinya justru lebih sering turun langsung dan mengunjungi pondok pesantren (ponpes) serta para santri, dibanding pihak-pihak yang melontarkan kritik dengan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah (pemda) terhadap keberpihakan kepada pesantren di Kukar.

    “Saya bisa jamin bahwa saya lebih sering mengunjungi pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu,” ujar Aulia saat ditemui di Hotel Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (12/5/2026).

    Selain rutin mengunjungi pesantren, pemda juga kerap menggelar safari subuh bersama jajaran NU, Muhammadiyah dan para ulama hingga tokoh agama di berbagai wilayah Kukar sebagai bentuk perhatian dan kedekatan dengan lingkungan pesantren serta masyarakat.

    Tidak berhenti di situ, Pemkab Kukar bahkan meluncurkan program yang mendukung biaya hidup bagi 2.662 santri dengan memberikan bantuan sebesar Rp250 ribu per bulan sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah terhadap pengembangan pendidikan keagamaan.

    Aulia mengaku terkejut saat dituding tidak menyetujui Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, padahal pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan raperda tersebut.

    “Saya kaget disebut tidak menyetujui raperda itu, lagipula kita saja tidak tahu dengan produknya. Kemarin baru dilaporkan sama pak sekda dan menurut saya raperda ini bagus. Jadi tidak mungkin pemda tidak berpihak pada pesantren,” terangnya.

    Aulia pun mengingatkan agar polemik terkait raperda tersebut tidak dijadikan ajang saling menyerang maupun mencari perhatian politik di tengah masyarakat.

    Menurutnya, energi dan pikiran yang dimiliki seharusnya difokuskan untuk bersama-sama membangun daerah daripada digunakan untuk mencari sensasi.

    “Kita saat ini bagaimana bertujuan untuk menjaga kondusifitas daerah, jangan hanya karena ingin mencari sensasi tertentu hingga menciptakan beberapa kegaduhan,” tandasnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Aulia Sindir Fraksi PDIP Soal Polemik Raperda Pesantren

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    12 Mei 2026 pukul 22:07 WITA

    Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)

    Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri melayangkan sindiran keras kepada Fraksi PDIP terkait sikap mereka yang mengancam akan memboikot kebijakan pemerintah daerah karena diduga tidak menyetujui Raperda soal Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

    Ia menyatakan dirinya justru lebih sering turun langsung dan mengunjungi pondok pesantren (ponpes) serta para santri, dibanding pihak-pihak yang melontarkan kritik dengan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah (pemda) terhadap keberpihakan kepada pesantren di Kukar.

    “Saya bisa jamin bahwa saya lebih sering mengunjungi pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu,” ujar Aulia saat ditemui di Hotel Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (12/5/2026).

    Selain rutin mengunjungi pesantren, pemda juga kerap menggelar safari subuh bersama jajaran NU, Muhammadiyah dan para ulama hingga tokoh agama di berbagai wilayah Kukar sebagai bentuk perhatian dan kedekatan dengan lingkungan pesantren serta masyarakat.

    Tidak berhenti di situ, Pemkab Kukar bahkan meluncurkan program yang mendukung biaya hidup bagi 2.662 santri dengan memberikan bantuan sebesar Rp250 ribu per bulan sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah terhadap pengembangan pendidikan keagamaan.

    Aulia mengaku terkejut saat dituding tidak menyetujui Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, padahal pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan raperda tersebut.

    “Saya kaget disebut tidak menyetujui raperda itu, lagipula kita saja tidak tahu dengan produknya. Kemarin baru dilaporkan sama pak sekda dan menurut saya raperda ini bagus. Jadi tidak mungkin pemda tidak berpihak pada pesantren,” terangnya.

    Aulia pun mengingatkan agar polemik terkait raperda tersebut tidak dijadikan ajang saling menyerang maupun mencari perhatian politik di tengah masyarakat.

    Menurutnya, energi dan pikiran yang dimiliki seharusnya difokuskan untuk bersama-sama membangun daerah daripada digunakan untuk mencari sensasi.

    “Kita saat ini bagaimana bertujuan untuk menjaga kondusifitas daerah, jangan hanya karena ingin mencari sensasi tertentu hingga menciptakan beberapa kegaduhan,” tandasnya.

    (Sf/Lo)