Seputar Kaltim

    Atasi Stunting, Anggota DPRD Balikpapan Minta Anggaran Gizi dan Posyandu Ditambah

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Anggota DPRD Balikpapan Muhammad Najib saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Balikpapan. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Permasalahan stunting di Kota Balikpapan masih menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali Anggota DPRD Balikpapan Muhammad Najib.

    Najib meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan lebih serius menangani permasalahan stunting, dengan meningkatkan anggaran Posyandu untuk mendukung perwujudan anak yang cerdas dan bebas stunting.

    "Berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Kesehatan Balikpapan, angka stunting di Balikpapan meningkat dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen. Hal ini dikarenakan anggaran yang digelontorkan untuk pemberian makanan anak tidak sesuai dengan kebutuhan gizi," ungkap Najib kepada awak media, Jumat (2/8/2024).

    Dikatakan, minimmya anggaran untuk penanganan gizi dan Posyandu menjadi salah satu faktor tingginya kasus balita stunting.

    Sehingga ia menyarankan agar anggaran untuk posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) dapat ditambah, sehingga kebutuhan gizi balita tercukupi.

    “Diakui angka stunting masih sangat tinggi di Balikpapan Utara. Namun anggaran di Dinas Kesehatan belum mencerminkan upaya menekan kasus stunting," jelasnya.

    Dirinya menambahkan, selain anggaran Posyandu ditingkatkan, kesejahteraan pada kader Posyandu juga perlu diperhatikan. Sehingga harapannya, permasalahan stunting serta kematian ibu dan anak bisa ditanggulangi.

    Lebih jauh, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati menjelaskan, anak stunting menjadi perhatian seluruh pihak. Terutama intervensi yang dilakukan harus lebih holistik. Tidak saja pada anak, tetapu juga pada ibu hamil dan pasca bersalin.

    “Supaya tidak bertambah jumlah kasus stunting di Kota Balikpapa," tambahnya

    Lanjutnya, Intervensi sensitif harus dilakukan secara kolaborasi dan holistik bersama seluruh OPD di kota Balikpapan. Hal ini perlu dilakukan karena penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah. Mengingat masih tingginya kasus stunting di kota Balikpapan.

    "Tentunya kami berharap tahun 2024 ini angka kasus stunting tidak bertambah lagi. Angka ibu hamil dengan kekurangan energi kronis juga dapat segera ditindaklanjuti. Agar tidak melahirkan anak-anak stunting," tutupnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Atasi Stunting, Anggota DPRD Balikpapan Minta Anggaran Gizi dan Posyandu Ditambah

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Rusdianto
    04 Januari 2026 pukul 17:09 WITA

    Anggota DPRD Balikpapan Muhammad Najib saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Balikpapan. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Permasalahan stunting di Kota Balikpapan masih menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali Anggota DPRD Balikpapan Muhammad Najib.

    Najib meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan lebih serius menangani permasalahan stunting, dengan meningkatkan anggaran Posyandu untuk mendukung perwujudan anak yang cerdas dan bebas stunting.

    "Berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Kesehatan Balikpapan, angka stunting di Balikpapan meningkat dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen. Hal ini dikarenakan anggaran yang digelontorkan untuk pemberian makanan anak tidak sesuai dengan kebutuhan gizi," ungkap Najib kepada awak media, Jumat (2/8/2024).

    Dikatakan, minimmya anggaran untuk penanganan gizi dan Posyandu menjadi salah satu faktor tingginya kasus balita stunting.

    Sehingga ia menyarankan agar anggaran untuk posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) dapat ditambah, sehingga kebutuhan gizi balita tercukupi.

    “Diakui angka stunting masih sangat tinggi di Balikpapan Utara. Namun anggaran di Dinas Kesehatan belum mencerminkan upaya menekan kasus stunting," jelasnya.

    Dirinya menambahkan, selain anggaran Posyandu ditingkatkan, kesejahteraan pada kader Posyandu juga perlu diperhatikan. Sehingga harapannya, permasalahan stunting serta kematian ibu dan anak bisa ditanggulangi.

    Lebih jauh, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati menjelaskan, anak stunting menjadi perhatian seluruh pihak. Terutama intervensi yang dilakukan harus lebih holistik. Tidak saja pada anak, tetapu juga pada ibu hamil dan pasca bersalin.

    “Supaya tidak bertambah jumlah kasus stunting di Kota Balikpapa," tambahnya

    Lanjutnya, Intervensi sensitif harus dilakukan secara kolaborasi dan holistik bersama seluruh OPD di kota Balikpapan. Hal ini perlu dilakukan karena penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah. Mengingat masih tingginya kasus stunting di kota Balikpapan.

    "Tentunya kami berharap tahun 2024 ini angka kasus stunting tidak bertambah lagi. Angka ibu hamil dengan kekurangan energi kronis juga dapat segera ditindaklanjuti. Agar tidak melahirkan anak-anak stunting," tutupnya.

    (Sf/Rs)