Sangatta - Kondisi pendidikan dan infrastruktur masyarakat adat Suku Basap Kaliorang menjadi perhatian DPRD Kutai Timur (Kutim) setelah lembaga adat tersebut menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam sebuah rapat hearing di Kantor DPRD Kutim, beberapa waktu lalu.

Ketua Adat Suku Basap, Serin, menyampaikan tujuan utama kunjungan tersebut ialah untuk meminta dukungan DPRD terkait kondisi pendidikan dan infrastruktur masyarakat Suku Basap yang hingga kini masih tertinggal.

“Kami ingin membangun kebudayaan dan meminta dukungan dari DPRD. Kampung kami masih kekurangan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Serin.

Ia menambahkan, dari sekitar 100 anak usia sekolah di wilayah mereka, hanya sekitar 10 anak yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Sementara sebagian besar anak yang lain hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD, bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

“Kehidupan mereka sehari-hari masih sangat tertinggal dibandingkan dengan masyarakat suku lain yang ada di Kalimantan Timur,” tambahnya.

Selain persoalan pendidikan, Serin juga menyampaikan keterbatasan sarana pendukung untuk pengembangan adat dan budaya Suku Basap. Ia menyebut pihaknya ingin kembali membangun kelembagaan adat yang sebelumnya sudah tidak aktif.

"Kami ingin lembaga adat ini terbangun kembali. Dulu sudah tidak ada lagi, sekarang kami ingin membangkitkan kembali budaya dan adat kami," katanya.

Ia juga menyoroti kondisi jalan kampung yang belum memadai dan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Panglima Kesultanan Ing Martadipura, Hasanuddin, menjelaskan kondisi wilayah masyarakat Suku Basap masih sangat memprihatinkan dan jauh dari jangkauan perhatian pemerintah.

“Contohnya sekolah tingkat SD, dari 10 anak hanya sekitar tiga anak yang bisa lulus,” jelas Hasanuddin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, mengatakan seluruh masukan dari masyarakat adat Suku Basap akan dicatat dan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

“Usulan yang disampaikan akan diupayakan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2026 dan anggaran murni tahun 2027,” kata Julfansyah.

Ia juga menyampaikan pihaknya akan melakukan kunjungan langsung ke wilayah masyarakat Suku Basap untuk melihat kondisi di lapangan.

“Kami akan turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat Suku Basap,” tutupnya.

(Sf/Rs)