Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan sejumlah insentif dan bantuan sosial bagi masyarakat tetap berjalan meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan turun.

Sebelumnya, Pemkot Bontang bersama DPRD Kota Bontang menyepakati Perubahan APBD (APBD-P) 2026 sebesar sebesar Rp1,9 triliun. Sementara, APBD 2027 diproyeksi turun ke angka Rp 1,6 triliun.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang selama ini menerima insentif.

Hal tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Kantor Kelurahan Satimpo, Rabu (26/8/2026) malam.

Ia menyebut sejumlah insentif yang tetap menjadi perhatian Pemkot Bontang di antaranya bagi Ketua RT, guru mengaji, imam masjid, ustaz dan ustazah, serta guru swasta. Bantuan sosial untuk masyarakat lanjut usia juga dipastikan tetap berjalan.

“Di tengah tantangan penurunan keuangan daerah, insentif bagi Ketua RT, guru mengaji, imam masjid, ustaz dan ustazah, guru swasta, serta bantuan sosial lansia tetap menjadi perhatian pemerintah,” ucap Agus Haris.

Proyeksi APBD Bontang 2027 yang berada di kisaran Rp1,6 triliun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pelayanan dan bantuan masyarakat.

Meski demikian, Agus menegaskan Pemkot Bontang akan berupaya mempertahankan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan para penerima insentif tersebut memiliki peran penting dalam pelayanan dan kehidupan sosial masyarakat. Ketua RT, tenaga pendidik, hingga pegiat keagamaan dinilai menjadi bagian yang turut menopang pelayanan di tingkat masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepedulian sosial di tengah tantangan penurunan kemampuan keuangan daerah. 

(Sf/Rs)