Cari disini...
Seputar Kaltim
Ilustrasi pelabuhan (Foto : Freepik)
Sangatta - Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menegaskan percepatan operasional Pelabuhan Maloy di kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, di tengah kondisi APBD yang mengalami penurunan, optimalisasi aset strategis seperti pelabuhan menjadi langkah realistis untuk membuka sumber pendapatan baru.
“Di balik APBD kita turun, ini membuat kita harus pintar mencari peluang pendapatan di sisi lain. Salah satunya dari pelabuhan Maloy,” ujar Mahyunadi.
Ia mengungkap beberapa waktu lalu telah mendampingi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud meninjau langsung KEK Maloy. Dalam kunjungan tersebut, gubernur menunjukkan komitmen agar Pelabuhan Maloy segera difungsikan secara maksimal untuk mendukung perekonomian Kutim.
Mahyunadi menjelaskan Pemkab Kutim telah mengeluarkan anggaran besar untuk pengadaan lahan di kawasan tersebut, yakni seluas 500,9 hektare. Namun hingga kini, lahan itu belum termanfaatkan optimal karena aktivitas pelabuhan belum berjalan maksimal.
“Tanah itu sudah dibayar oleh pemerintah Kutim, tetapi belum terpakai. Jika pelabuhan sudah berfungsi maksimal, maka lahan kita akan terpakai dan bisa menghasilkan income bagi pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Mahyunadi menilai, operasional Pelabuhan Maloy tidak hanya berdampak pada pemanfaatan lahan, tetapi juga pada pencatatan aktivitas ekspor daerah. Selama ini, sejumlah komoditas Kutim masih tercatat keluar melalui pelabuhan daerah lain.
Ia mencontohkan komoditas pisang yang volumenya mencapai lebih dari 1.000 ton per tahun, bahkan sekitar 1.600 ton per tahun berdasarkan keterangan eksportir. Namun pencatatannya masih melalui Balikpapan.
“Padahal pisangnya dari Kutai Timur, tetapi tercatat ekspor-impor dari Balikpapan. Akibatnya kita tidak mendapatkan benefit lebih dari hasil itu,” katanya.
Pemkab Kutim berharap percepatan operasional Pelabuhan Maloy dapat segera terealisasi, sehingga kawasan KEK MBTK benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi, sekaligus sumber baru peningkatan PAD.
“Kalau Pelabuhan Maloy berfungsi, maka banyak lagi hasil ekspor kita yang tercatat sebagai hasil ekspor Kutim. Itu akan memberikan dampak ekonomi dan manfaat lebih bagi daerah,” pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ilustrasi pelabuhan (Foto : Freepik)
Sangatta - Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menegaskan percepatan operasional Pelabuhan Maloy di kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, di tengah kondisi APBD yang mengalami penurunan, optimalisasi aset strategis seperti pelabuhan menjadi langkah realistis untuk membuka sumber pendapatan baru.
“Di balik APBD kita turun, ini membuat kita harus pintar mencari peluang pendapatan di sisi lain. Salah satunya dari pelabuhan Maloy,” ujar Mahyunadi.
Ia mengungkap beberapa waktu lalu telah mendampingi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud meninjau langsung KEK Maloy. Dalam kunjungan tersebut, gubernur menunjukkan komitmen agar Pelabuhan Maloy segera difungsikan secara maksimal untuk mendukung perekonomian Kutim.
Mahyunadi menjelaskan Pemkab Kutim telah mengeluarkan anggaran besar untuk pengadaan lahan di kawasan tersebut, yakni seluas 500,9 hektare. Namun hingga kini, lahan itu belum termanfaatkan optimal karena aktivitas pelabuhan belum berjalan maksimal.
“Tanah itu sudah dibayar oleh pemerintah Kutim, tetapi belum terpakai. Jika pelabuhan sudah berfungsi maksimal, maka lahan kita akan terpakai dan bisa menghasilkan income bagi pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Mahyunadi menilai, operasional Pelabuhan Maloy tidak hanya berdampak pada pemanfaatan lahan, tetapi juga pada pencatatan aktivitas ekspor daerah. Selama ini, sejumlah komoditas Kutim masih tercatat keluar melalui pelabuhan daerah lain.
Ia mencontohkan komoditas pisang yang volumenya mencapai lebih dari 1.000 ton per tahun, bahkan sekitar 1.600 ton per tahun berdasarkan keterangan eksportir. Namun pencatatannya masih melalui Balikpapan.
“Padahal pisangnya dari Kutai Timur, tetapi tercatat ekspor-impor dari Balikpapan. Akibatnya kita tidak mendapatkan benefit lebih dari hasil itu,” katanya.
Pemkab Kutim berharap percepatan operasional Pelabuhan Maloy dapat segera terealisasi, sehingga kawasan KEK MBTK benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi, sekaligus sumber baru peningkatan PAD.
“Kalau Pelabuhan Maloy berfungsi, maka banyak lagi hasil ekspor kita yang tercatat sebagai hasil ekspor Kutim. Itu akan memberikan dampak ekonomi dan manfaat lebih bagi daerah,” pungkasnya.
(Sf/Lo)