Cari disini...
Seputar Kaltim
Bupati PPU, Mudyat Noor (Dok: Humassetkabppu)
Penajam - Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara (PPU) pada 2026 mendatang diproyeksikan turun dari Rp2,6 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
Penurunan ini diakibatkan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dampak dari pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) ini, membuat pemerintah daerah (Pemda) harus melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran agar program prioritas, seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya tetap berjalan maksimal.
“Kita masih coba utak-atik. Minimal nanti pelayanan dasar kita penuhi terlebih dahulu, setelah itu baru bicara yang lain,” ujar Bupati PPU, Mudyat Noor, Rabu (12/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa Pemda belum memiliki rencana untuk melakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan yang diterima seluruh ASN, meski porsi belanja pegawai mencapai sekitar Rp780 miliar dari total APBD PPU yang diperkirakan hanya Rp1,3 triliun.
“Wacana pemotongan TPP belum ada. Mudah-mudahan kita masih bisa belanja, tapi pemotongan TPP itu kalau bisa dihindari,” jelas Mudyat.
“Nanti coba kita formulasikan bagaimana caranya agar semuanya bisa tercukupi dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” tandasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Bupati PPU, Mudyat Noor (Dok: Humassetkabppu)
Penajam - Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara (PPU) pada 2026 mendatang diproyeksikan turun dari Rp2,6 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
Penurunan ini diakibatkan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dampak dari pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) ini, membuat pemerintah daerah (Pemda) harus melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran agar program prioritas, seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya tetap berjalan maksimal.
“Kita masih coba utak-atik. Minimal nanti pelayanan dasar kita penuhi terlebih dahulu, setelah itu baru bicara yang lain,” ujar Bupati PPU, Mudyat Noor, Rabu (12/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa Pemda belum memiliki rencana untuk melakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan yang diterima seluruh ASN, meski porsi belanja pegawai mencapai sekitar Rp780 miliar dari total APBD PPU yang diperkirakan hanya Rp1,3 triliun.
“Wacana pemotongan TPP belum ada. Mudah-mudahan kita masih bisa belanja, tapi pemotongan TPP itu kalau bisa dihindari,” jelas Mudyat.
“Nanti coba kita formulasikan bagaimana caranya agar semuanya bisa tercukupi dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” tandasnya.
(Sf/Rs)