Cari disini...
Seputar Kaltim
Pengesahan APBD-P Tahun 2023 oleh DPRD Kukar dan Pemkab Kukar. (Foto:M.Anshori/seputarfakta.com).
Tenggarong - DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengesahkan APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 11,8 triliun.
Pengesahan itu dilakukan pada rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (28/8/2023) malam tadi.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengaku pemkab akan terus berkomitmen bersama DPRD dalam memaksimalkan realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
“Kita akan terus berkoordinasi dan diharapkan realisasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan,” kata Edi.
Edi menyebut Pemkab Kukar melalui OPD terkait telah melakukan proses administrasi dan tahapan realisasi anggaran di lapangan. “APBD perubahan ini cukup singkat, hanya tiga bulan saja efektifnya,” kata Edi.
Ia menjelaskan dalam tahapan realisasi anggaran, pihaknya akan memfokuskan pada beberapa pembangunan insfrastruktur dan SDM.
“Fokusnya tidak terlepas dari konektivitas insfrastruktur jalan, pendidikan dan pertanian,” ucapnya.
Selain itu, APBD Perubahan juga akan difokuskan untuk menangani persoalan kemiskanan dan gizi buruk atau stunting di Kukar.
Dalam proses perjalanannya, Edi berharap peran penting dari DPRD Kukar untuk terus melakukan pengawalan terhadap proses realisasi di lapangan.
“Kami minta dikawal agar kebijakannya sesuai dengan rencana kita,” pungkasnya.
(Sf/By)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Pengesahan APBD-P Tahun 2023 oleh DPRD Kukar dan Pemkab Kukar. (Foto:M.Anshori/seputarfakta.com).
Tenggarong - DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengesahkan APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 11,8 triliun.
Pengesahan itu dilakukan pada rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (28/8/2023) malam tadi.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengaku pemkab akan terus berkomitmen bersama DPRD dalam memaksimalkan realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
“Kita akan terus berkoordinasi dan diharapkan realisasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan,” kata Edi.
Edi menyebut Pemkab Kukar melalui OPD terkait telah melakukan proses administrasi dan tahapan realisasi anggaran di lapangan. “APBD perubahan ini cukup singkat, hanya tiga bulan saja efektifnya,” kata Edi.
Ia menjelaskan dalam tahapan realisasi anggaran, pihaknya akan memfokuskan pada beberapa pembangunan insfrastruktur dan SDM.
“Fokusnya tidak terlepas dari konektivitas insfrastruktur jalan, pendidikan dan pertanian,” ucapnya.
Selain itu, APBD Perubahan juga akan difokuskan untuk menangani persoalan kemiskanan dan gizi buruk atau stunting di Kukar.
Dalam proses perjalanannya, Edi berharap peran penting dari DPRD Kukar untuk terus melakukan pengawalan terhadap proses realisasi di lapangan.
“Kami minta dikawal agar kebijakannya sesuai dengan rencana kita,” pungkasnya.
(Sf/By)