Sangatta - Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menegaskan 50 program unggulan bupati tetap dijalankan meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan drastis.

Ia menjelaskan 50 program unggulan disusun pada 2024 lalu saat APBD Kutim masih di atas Rp10 triliun. Saat itu, program dirancang sesuai kemampuan anggaran daerah.

Namun kini kondisi berbeda. APBD Kutim turun dan tidak sampai Rp4 triliun. Artinya ada penurunan sekitar Rp6 triliun.

“Sekarang APBD kita tidak sampai Rp4 triliun. Ada sekitar Rp6 sampai Rp7 triliun yang hilang. Ini tentu sangat berat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan 50 program unggulan yang semuanya harus tetap berjalan," ujar Mahyunadi.

Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat pemerintah harus bekerja lebih keras. Ia bahkan lebih sering turun langsung ke lapangan.

“Saya jarang di kantor karena lebih banyak turun ke masyarakat, melihat jalan rusak, jembatan rusak, hingga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin,” katanya.

Selain itu, Pemkab Kutim juga aktif mencari dukungan dari pemerintah pusat agar ada program yang bisa membantu daerah tanpa membebani APBD.

Ia mengungkap, beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang beroperasi di Kutim.

Saat ini PT Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan kontribusi TJSL sekitar 5 juta dolar AS per tahun untuk pembangunan daerah. Namun masih ada perusahaan lain dengan produksi besar yang kontribusinya belum jelas ke daerah.

Ke depan, Pemkab Kutim akan mendorong perusahaan-perusahaan agar lebih berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Nanti akan kami sinergikan semuanya. Bukan hanya kepada KPC, tapi perusahaan-perusahaan lain juga akan kita dorong untuk menambah percepatan pembangunan dan perbaikan yang bermanfaat untuk masyarakat Kutim,” tutupnya.

(Sf/Lo)