Sangatta - Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) pada 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Anggaran Kutim turun menjadi Rp4,8 triliun pada 2026, sehingga beberapa program pembangunan perlu disesuaikan agar tetap berjalan efektif.

Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyampaikan, pihaknya akan menyiapkan berbagai strategi agar pembangunan di Kutim tetap berjalan, termasuk melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk memastikan program prioritas tidak terhenti.

“Pada prinsipnya, di 2026 mudah-mudahan tidak ada kendala terkait pembangunan infrastruktur. Untuk tunjangan pegawai, tentu harus menyesuaikan APBD. Ini bukan hanya di Kutim, tapi seluruh Indonesia. DPR akan memperjuangkan hal ini karena berkaitan dengan kinerja pegawai,” ujar Pandi.

Ia menambahkan, meskipun terdapat penyesuaian anggaran, DPR dan pemerintah daerah optimistis semua program strategis, termasuk proyek MYC, dapat terlaksana. 

Pandi menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran agar tidak ada pemborosan. 

“Dengan APBD yang turun, harus ada efisiensi. APBD bisa optimal untuk menunjang kinerja pegawai, pembangunan, konstruksi, dan program strategis lain,” tambahnya.

Penurunan APBD juga diperkirakan akan memengaruhi perjalanan dinas dan kegiatan bimtek. Namun, DPRD dan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten. 

"Yang paling penting kita tidak boleh stuck. Dulu APBD juga pernah seperti ini, tapi sekarang situasinya berbeda, kita punya banyak opsi dan strategi, harapannya apa yang menjadi prioritas program Bupati bisa tetap terpenuhi," pungkasnya.

Pandi berharap dengan strategi yang tepat, program pembangunan, pemerataan, dan peningkatan ekonomi di Kutim tetap berjalan, meski ada keterbatasan anggaran.

(Sf/Rs)