Sangatta - Proses efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih dalam tahap pembahasan dan belum mencapai angka final. Meskipun begitu, alokasi anggaran diperkirakan akan tetap berada di angka yang hampir sama dengan yang telah diputuskan sebelumnya, yaitu Rp11,15 triliun.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, menyatakan bahwa anggaran yang sudah disepakati sebesar Rp11,15 triliun akan tetap dipertahankan. "Jadi, APBD kan bukan dikurangi. Kita sudah ketok Rp11,15 triliun kemarin. APBD sudah diketuk dan disahkan oleh DPRD, serta sudah disepakati bersama pemerintah daerah," ujar Jimmi, Senin, (17/3/2025).

Sebagai gambaran, rata-rata anggaran untuk kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai sekitar 500 daerah diperkirakan berkisar Rp50 triliun. Jika dibagi rata, anggaran per daerah bisa mencapai sekitar Rp100 miliar. Di Kutim, pengurangan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp300 juta, yang sebagian besar dipangkas dari perjalanan dinas dan pengadaan barang seperti alat tulis kantor (ATK).

Meski terdapat beberapa pergeseran anggaran, pengurangan lebih difokuskan pada pengeluaran yang tidak langsung terkait dengan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, ATK, dan kebutuhan operasional lainnya. Jimmi menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak besar terhadap total APBD dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program-program utama yang telah direncanakan oleh Bupati Kutim. 

Namun, satu masalah yang masih menjadi perhatian adalah ketidakpastian mengenai waktu pencairan dana yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat. “Kami masih dalam negosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait masalah kurang salur ini. Saat ini kami belum mendapat kepastian kapan dana tersebut akan cair,” ungkap Jimmi.

(Sf/Rs)