Cari disini...
Seputar Kaltim
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Dok: KukarPaper)
Tenggarong – Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2027 mendatang diprediksi mengalami penurunan sekitar 29 persen, dari Rp7,588 triliun menjadi Rp5,445 triliun.
Proyeksi penurunan APBD ini menjadi salah satu penyusutan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat pada 2023, pendapatan daerah tercatat Rp7,787 triliun.
Nilai itu melonjak drastis pada 2024 hingga Rp12,728 triliun. Setelah itu, anggaran kembali menurun menjadi Rp9,561 triliun pada 2025 dan Rp7,588 triliun di 2026.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan sejumlah strategi agar agenda pembangunan tetap berjalan, salah satunya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga penguatan usaha melalui Perusahaan Daerah (Perusda).
“Kita harus grading pendapatan. Kita tingkatkan potensi dari berbagai sektor, termasuk bisnis yang bisa dijalankan oleh perusda,” ujar Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Selasa (21/4/2026).
Ia menyampaikan peningkatan pendapatan daerah diharapkan tidak hanya berdampak pada kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi memberi kontribusi terhadap PDRB, maka dampaknya akan lebih besar terhadap kapasitas fiskal daerah. Sementara jika hanya menaikkan pendapatan per kapita, manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat secara individu.
“Harapan kita ini bisa sampai ke PDRB. Tapi kalau di income per kapita, itu meningkatkan kualitas pendapatan masing-masing orang,” jelasnya.
Selain memaksimalkan PAD, pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi lintas sektor melalui konsep pentahelix.
“Kita kolaborasi pentahelix dan berupaya mengklaster di masing-masing kecamatan dengan melibatkan badan usaha dan tokoh masyarakat untuk berkolaborasi. Artinya kita membagi beban dengan sektor swasta,” terang Aulia.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kukar.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Dok: KukarPaper)
Tenggarong – Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2027 mendatang diprediksi mengalami penurunan sekitar 29 persen, dari Rp7,588 triliun menjadi Rp5,445 triliun.
Proyeksi penurunan APBD ini menjadi salah satu penyusutan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat pada 2023, pendapatan daerah tercatat Rp7,787 triliun.
Nilai itu melonjak drastis pada 2024 hingga Rp12,728 triliun. Setelah itu, anggaran kembali menurun menjadi Rp9,561 triliun pada 2025 dan Rp7,588 triliun di 2026.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan sejumlah strategi agar agenda pembangunan tetap berjalan, salah satunya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga penguatan usaha melalui Perusahaan Daerah (Perusda).
“Kita harus grading pendapatan. Kita tingkatkan potensi dari berbagai sektor, termasuk bisnis yang bisa dijalankan oleh perusda,” ujar Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Selasa (21/4/2026).
Ia menyampaikan peningkatan pendapatan daerah diharapkan tidak hanya berdampak pada kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi memberi kontribusi terhadap PDRB, maka dampaknya akan lebih besar terhadap kapasitas fiskal daerah. Sementara jika hanya menaikkan pendapatan per kapita, manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat secara individu.
“Harapan kita ini bisa sampai ke PDRB. Tapi kalau di income per kapita, itu meningkatkan kualitas pendapatan masing-masing orang,” jelasnya.
Selain memaksimalkan PAD, pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi lintas sektor melalui konsep pentahelix.
“Kita kolaborasi pentahelix dan berupaya mengklaster di masing-masing kecamatan dengan melibatkan badan usaha dan tokoh masyarakat untuk berkolaborasi. Artinya kita membagi beban dengan sektor swasta,” terang Aulia.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kukar.
(Sf/Lo)