Samarinda - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur senilai Rp 21,35 triliun kini berada dalam ancaman pemangkasan. 

Isu pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus bersiap melakukan penyesuaian anggaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi potensi pemangkasan ini. 

Yusliando menyebut, sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak terlalu mendesak akan menjadi sasaran pemotongan.

"Memang ada beberapa hal yang akan dikurangi, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan pengadaan barang," ujar Yusliando di Samarinda pada Senin (8/9/2025).

Ia menegaskan, pengadaan barang dan jasa yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan menjadi prioritas utama untuk dikurangi. 

Langkah ini diambil agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Yusliando menambahkan, saat ini Bappeda sedang menyusun simulasi penyesuaian anggaran sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. 

Dengan demikian, ketika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemotongan anggaran diterbitkan, Pemprov Kaltim sudah siap untuk mengimplementasikannya.

"Kami sedang menyusun simulasi sambil menunggu kepastian pemotongan dari pusat. Jadi, ketika PMK diterbitkan, kami sudah siap mengimplementasikannya," jelasnya.

Meski dihadapkan pada ancaman pemangkasan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Program-program di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya tetap akan dimaksimalkan.

Yusliando meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. "Jadi jangan khawatir, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas dan akan terus kami programkan," tegasnya.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengakui bahwa isu pemangkasan dari pemerintah pusat memang berdampak pada stabilitas APBD Kaltim. 

Namun, ia berharap pemotongan besar-besaran tidak terjadi. Seno Aji menyebut, jika pemangkasan benar-benar dilakukan, pihaknya akan melakukan peninjauan kembali terhadap sejumlah pos anggaran.

"Jika memang harus dipotong oleh pemerintah pusat sebesar Rp 4,5 triliun, kita akan review salah satunya. Namun mudah-mudahan tidak terjadi, insya Allah tidak ada," tutur Seno Aji.

Saat ini, angka APBD Kaltim sebesar Rp 21,35 triliun tetap dijadikan acuan sementara. Pemprov Kaltim akan terus memantau perkembangan dan kebijakan dari pemerintah pusat agar dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

(Sf/Rs)