Samarinda - Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan. 

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI), Ahmad Syarif menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi Kaltim untuk tidak lagi terpaku pada fluktuasi harga komoditas global, khususnya batu bara.

Menurut Syarif, salah satu penyebab turunnya APBD yang merupakan proyeksi dari Musrenbang, RPJMD dan RKPD adalah menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Hal ini diperparah dengan tekanan ekonomi global yang menyebabkan permintaan ekspor di pasar, terutama dari pembeli terbesar seperti Cina dan India yang sedang lesu.

"Kaltim itu tidak boleh mengacu dan terikat kepada komoditi pasar, contohnya batu bara. Apalagi di tengah tekanan global ini, ekspor demand di pasar sedang kesulitan," ujar Syarif.

Kondisi ini wajib diantisipasi dengan mengurangi ketergantungan pada komoditas batu bara. Ia pun mendorong peningkatan iklim investasi agar para investor tidak ragu menanamkan modalnya di Kaltim. 

Jika tidak dikelola dengan baik, Syarif khawatir struktur keuangan daerah bisa hancur-hancuran, terutama jika penerimaan dari pusat juga terganggu.

Apalagi akhir-akhir ini Indonesia sedang dibuat terkejut dengan harga batu bara yang kian merosok. Hal ini tentu mengganggu pendapatan daerah jika masih terpaku pada komoditas batu bara.

"Ini memang harus diantisipasi untuk mengurangi ketergantungan komoditas batu bara dan juga harus optimis untuk meningkatkan iklim investasi agar investor itu tidak ragu," tegasnya.

Lebih lanjut, Syarif menggarisbawahi bahaya keterikatan pada sektor tambang. Selain dampak lingkungan yang luar biasa, praktik wanprestasi oleh perusahaan tambang, seperti tidak melakukan reklamasi pascatambang, dapat mengganggu iklim investasi.

"Komoditas layaknya tambang sebenarnya berbahaya karena dampak lingkungannya luar biasa, belum lagi kalau ada praktik-praktik wanprestasi di dalamnya bisa mengganggu iklim investasi," jelas Syarif. 

"Belum lagi banyak perusahaan tidak menutup lubang tambangnya, ini salah satu masalah kalau kita terikat pada sektor tambang," tutupnya.

(Sf/Lo)