Bontang - Tekanan berat pada kondisi keuangan daerah mendorong Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah taktis dengan memperkuat kolaborasi bersama sektor swasta guna menjaga kesinambungan pembangunan.

Hal ini mengemuka dalam Musrenbang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 2027 yang dibuka Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, Rabu (15/4/2026). Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara program prioritas pemerintah dengan kontribusi dunia usaha.

Agus Haris mengungkapkan, kemampuan fiskal daerah saat ini mengalami penurunan signifikan. Pendapatan daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,2 triliun kini turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dunia usaha sangat diperlukan agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Agus Haris.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah mengarahkan perusahaan untuk memfokuskan program TJSLP pada sejumlah isu krusial, yakni penurunan kemiskinan, pengangguran, serta percepatan penanganan stunting.

Pemkot Bontang bahkan memasang target ambisius, yakni menekan angka pengangguran hingga mendekati nol pada 2030. Di sisi lain, prevalensi stunting ditargetkan turun dari 17 persen menjadi 12,5 persen.

Untuk memastikan efektivitas kontribusi, pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara ketat terhadap program yang dijalankan perusahaan. Insentif berupa penghargaan juga disiapkan bagi pelaku usaha yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

Melalui penguatan sinergi ini, pemerintah berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat utama, melainkan dapat diimbangi dengan kolaborasi strategis lintas sektor.

(Sf/Lo)