Cari disini...
Seputarfakta.com - Nuraini -
Seputar Kaltim
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. (Foto: Kominfo Bontang)
Bontang - Proyeksi anggaran belanja Kota Bontang pada 2026 senilai RpRp2,878 triliun.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan memfokuskan setiap rupiah anggaran untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan tujuh program unggulan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan tahun depan, antara lain Bontang Sehat, Bontang Pintar dan berbagai inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
“Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah salah satunya potensi penurunan pendapatan akibat ketergantungan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” ucap Agus Haris.
Dari jumlah tersebut alokasi untuk belanja operasi pemerintah masih mendominasi senilai Rp 1,8 triliun dan belanja modal Rp 1 triliun.
Belanja Operasi diperuntukkan mendanai kegiatan operasional sehari-hari pemerintah, belanja subsidi, belanja hibah, belanja pegawai dan lainnya.
Sementara belanja modal digunakan untuk pengadaan atau perbaikan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur.
“Jumlah anggaran belanja ini masih bisa berubah, seiring adanya kemungkinan pemangkasan anggaran dari pusat,” tandasnya.
(Sf/Lo)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com - Nuraini -
Seputar Kaltim

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. (Foto: Kominfo Bontang)
Bontang - Proyeksi anggaran belanja Kota Bontang pada 2026 senilai RpRp2,878 triliun.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan memfokuskan setiap rupiah anggaran untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan tujuh program unggulan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan tahun depan, antara lain Bontang Sehat, Bontang Pintar dan berbagai inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
“Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah salah satunya potensi penurunan pendapatan akibat ketergantungan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” ucap Agus Haris.
Dari jumlah tersebut alokasi untuk belanja operasi pemerintah masih mendominasi senilai Rp 1,8 triliun dan belanja modal Rp 1 triliun.
Belanja Operasi diperuntukkan mendanai kegiatan operasional sehari-hari pemerintah, belanja subsidi, belanja hibah, belanja pegawai dan lainnya.
Sementara belanja modal digunakan untuk pengadaan atau perbaikan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur.
“Jumlah anggaran belanja ini masih bisa berubah, seiring adanya kemungkinan pemangkasan anggaran dari pusat,” tandasnya.
(Sf/Lo)