Penajam - Antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Kilometer 9, Nipah-Nipah, Penajam Paser Utara (PPU), Senin (17/8/2026). Antrean terjadi pada hari libur nasional bertepatan dengan HUT ke-81 RI.

Kendaraan roda dua hingga roda empat terlihat mengantre berjam-jam. Antrean terjadi pada jalur BBM subsidi jenis solar maupun Pertalite.

Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan kondisi tersebut perlu ditertibkan karena antrean yang memanjang mulai mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Ini masalah kita selalu ada. Perlu dilakukan penertiban," kata Mudyat usai upacara pengibaran bendera HUT ke-81 RI.

Menurutnya, penataan akan dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres PPU. Kondisi di sekitar SPBU perlu mendapat perhatian karena lokasinya berada di jalur menurun dan badan jalan menyempit ketika dipenuhi kendaraan yang mengantre.

"Apalagi turunan gunung, laju tiba-tiba mendek, tidak bisa rem. Di jalur jalan yang seharusnya besar tapi menyempit," ujarnya.

Terkait ketersediaan pasokan, Mudyat mengatakan Pemkab PPU selama ini telah mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi. Persoalan di lapangan tidak hanya berasal dari kebutuhan masyarakat PPU.

PPU menjadi jalur lintasan kendaraan antardaerah. Kendaraan pribadi maupun perusahaan dari luar daerah ikut melintas dan mengisi BBM di PPU. Aktivitas tersebut semakin bertambah seiring perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mobilitas angkutan barang.

"Kalau dihitung secara umum kuota BBM di PPU itu cukup. Tetapi yang tidak dihitung adalah daerah kita menjadi daerah lintasan, sehingga dibutuhkan kuota tambahan ekstra supaya tidak terjadi kemacetan atau ketidakberaturan lalu lintas yang berlarut-larut," katanya.

Pemkab juga membuka opsi penambahan titik SPBU untuk mengurai antrean. Mudyat menyebut sudah ada sejumlah pengusaha yang mengajukan izin pembangunan SPBU di beberapa lokasi.

Pemilihan lokasi menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah tidak ingin keberadaan SPBU baru justru memindahkan persoalan antrean ke titik lain dan kembali mengganggu badan jalan.

"Saat kita memberi perizinan harus mencari tempat-tempat yang tidak terjadi carut-marut lalu lintas, minimal menutup badan jalan hampir separuh. Ini membahayakan bagi para pengendara yang berlalu lintas di wilayah tersebut," tutup Mudyat. 

(Sf/Lo)