Tana Paser - Ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 memaksa Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mengambil langkah antisipatif.

Pada rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 yang dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Bapekat, DPRD Paser mendorong efisiensi terhadap pos-pos belanja internal birokrasi.

Langkah tersebut diambil guna menjaga program prioritas di masyarakat tetap dapat dilaksanakan di tengah ketidakpastian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dari beberapa opsi yang dibahas, Banggar bersama TAPD harus memastikan pergeseran anggaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendasar.

"Kita tidak ingin dikemudian hari ada opsi pembiayaan yang justru membebani keuangan daerah," kata Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, Selasa (11/8/2026).

Salah satu pos belanja yang diperketat yaitu belanja pegawai dan belanja langsung yang dinilai masih dapat dipangkas.

Beberapa sektor yang diminta untuk ditinjau lebih ketat di antaranya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), alokasi makan-minum kegiatan hingga pengadaan pakaian dinas instansi.

"Anggaran yang dibelanjakan harus benar-benar proporsional. Jangan sampai ada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik," tambahnya.

Sementara itu TAPD menjelaskan ketidakpastian dana TKD dari pusat masih menjadi acuan yang menentukan ketahanan fiskal daerah. Jika kemudian terjadi penyesuaian alokasi dari pusat, maka pos pendapatan dan pembiayaan daerah harus direvisi.

DPRD Paser menyampaikan, pemerintah daerah harus memiliki skema cadangan agar pembangunan tidak macet di tengah jalan.

Hendra menegaskan, pembahasan anggaran yang disusun itu akan menjadi fondasi ketahanan fiskal Kabupaten Paser memasuki 2027.

"Yang kita bahas hari ini akan menjadi fondasi ketahanan fiskal Kabupaten Paser. Bukan hanya tahun berjalan namun juga dalam jangka panjang," tutupnya.

(Sf/Lo)