Seputar Kaltim
Kepala BPBD PPU, Nurlaila. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pembangunan dua hingga tiga titik sumur bor di setiap desa menjadi usulan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengantisipasi kekeringan dan kebutuhan air bersih saat musim kemarau 2027.
Pembangunan sumur bor tersebut dapat menggunakan anggaran desa dengan perkiraan biaya Rp25 juta hingga Rp30 juta per titik. Sumber air itu nantinya bisa dimanfaatkan warga maupun armada tangki BPBD untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan ketersediaan sumber air di desa akan memudahkan distribusi bantuan sekaligus mengurangi jarak tempuh armada. Selama musim kemarau, permintaan bantuan air bersih dari desa-desa cukup tinggi.
"Kalau desa memiliki sumur bor minimal dua sampai tiga titik dengan anggaran desa, biayanya tidak terlalu besar. Harapannya bisa diprioritaskan untuk menghadapi El Nino 2027," kata Nurlaila, Jumat (20/11/2026).
Ia mencontohkan sejumlah sumur bor milik masyarakat yang mampu menyediakan air hingga tiga sampai empat bulan selama kemarau. Salah satu fasilitas milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, disebut juga dapat digunakan untuk mengisi armada tangki.
Sumur bor di Kantor Kecamatan Waru juga dinilai memiliki ketersediaan air yang cukup baik setelah diperbaiki. Lokasinya memungkinkan kendaraan tangki menjangkau sumber air tersebut.
Menurut Nurlaila, keberadaan sumur bor di setiap desa akan mengurangi ketergantungan pada sumber air yang jauh. Selain memudahkan warga mendapatkan pasokan, ketersediaan air di dekat permukiman juga dapat menekan biaya operasional distribusi BPBD.
"Ketika permintaan pemenuhan air bersih meningkat, ini akan sangat membantu. Menekan biaya operasional armada, sehingga tidak perlu bergerak terlalu jauh," jelasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Kepala BPBD PPU, Nurlaila. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pembangunan dua hingga tiga titik sumur bor di setiap desa menjadi usulan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengantisipasi kekeringan dan kebutuhan air bersih saat musim kemarau 2027.
Pembangunan sumur bor tersebut dapat menggunakan anggaran desa dengan perkiraan biaya Rp25 juta hingga Rp30 juta per titik. Sumber air itu nantinya bisa dimanfaatkan warga maupun armada tangki BPBD untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan ketersediaan sumber air di desa akan memudahkan distribusi bantuan sekaligus mengurangi jarak tempuh armada. Selama musim kemarau, permintaan bantuan air bersih dari desa-desa cukup tinggi.
"Kalau desa memiliki sumur bor minimal dua sampai tiga titik dengan anggaran desa, biayanya tidak terlalu besar. Harapannya bisa diprioritaskan untuk menghadapi El Nino 2027," kata Nurlaila, Jumat (20/11/2026).
Ia mencontohkan sejumlah sumur bor milik masyarakat yang mampu menyediakan air hingga tiga sampai empat bulan selama kemarau. Salah satu fasilitas milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, disebut juga dapat digunakan untuk mengisi armada tangki.
Sumur bor di Kantor Kecamatan Waru juga dinilai memiliki ketersediaan air yang cukup baik setelah diperbaiki. Lokasinya memungkinkan kendaraan tangki menjangkau sumber air tersebut.
Menurut Nurlaila, keberadaan sumur bor di setiap desa akan mengurangi ketergantungan pada sumber air yang jauh. Selain memudahkan warga mendapatkan pasokan, ketersediaan air di dekat permukiman juga dapat menekan biaya operasional distribusi BPBD.
"Ketika permintaan pemenuhan air bersih meningkat, ini akan sangat membantu. Menekan biaya operasional armada, sehingga tidak perlu bergerak terlalu jauh," jelasnya.
(Sf/Rs)