Samarinda - Menjelang rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada 21 April mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mematangkan strategi pengamanan. 

Rencana demonstrasi ini digagas oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim untuk menyuarakan tuntutan dan memprotes sejumlah kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat.

​Kepala Satpol PP Kaltim, Munawwar menjelaskan pihaknya akan melaksanakan pengamanan dengan tetap menghargai hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasi. Namun langkah antisipasi tetap harus disiapkan. 

"Aspirasi tetap harus diakomodir, tetapi yang perlu diantisipasi adalah di luar aspirasi, artinya bisa terjadi sesuatu yang anarkis," ujar Munawwar, Senin (13/4/2026).

​Untuk memastikan keamanan dan ketertiban, fokus utama Satpol PP Kaltim adalah menjaga aset-aset vital pemerintahan yang diprediksi menjadi titik kumpul massa, seperti Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kaltim. 

"Kami Satpol PP yang menjaga aset nanti di mana aset itu didatangi oleh pendemo, contoh misalnya di DPRD ya kami tetap harus ikut di sana," tambahnya.

​Mengingat jumlah personel Satpol PP yang terbatas, sistem penebalan pasukan akan diterapkan pada pusat-pusat konsentrasi massa. 

Pihaknya juga terus memperkuat koordinasi dengan kepolisian yang akan memberikan bantuan personel atau Bawah Kendali Operasi (BKO). 

"Karena aset ini banyak, tentunya kami bagi. Tetapi yang lebih kami tebalkan adalah yang memang nanti menjurus ke mananya," jelasnya.

​Munawwar berharap aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan damai dan melahirkan solusi konkret tanpa diwarnai gesekan emosional. 

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi secara langsung. 

"Paling tidak apa yang diaspirasikan bisa dijawab oleh pemerintah, apa yang menjadi permasalahannya harus diakomodir oleh pemerintah. Paling tidak menemui massa," pungkasnya.

(Sf/Lo)