Samarinda - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, baik basah maupun kering. 

Menyusul prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), BPBD Kaltim memperkuat koordinasi lintas sektor guna menekan risiko bencana di wilayah Benua Etam.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengungkap kini wilayah Kaltim masih berada dalam bayang-bayang bencana hidrometeorologi basah, mengingat musim hujan yang diperkirakan memanjang hingga bulan April.

"Intensitas hujan sedang hingga tinggi terpantau di daerah Paser dan sedikit di Kutai Kartanegara. Beberapa waktu lalu juga sempat terjadi banjir di daerah Makroman dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 sentimeter," ujar Buyung di Samarinda, Selasa (14/4/2026).

Terkait potensi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem, Buyung menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau Dinas Pertamanan di tingkat Kabupaten/Kota. 

Sementara BPBD Kaltim berfokus pada pemantauan cuaca melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang informasinya disalurkan setiap hari kepada pemerintah daerah setempat sebagai langkah antisipasi dini.

Meski kini curah hujan masih cukup intens, BPBD Kaltim tidak lengah terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Tingginya intensitas hujan belakangan ini dinilai memberikan dampak positif karena menunda potensi risiko Karhutla. Namun BPBD tetap mewaspadai puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada rentang bulan Juli-September.

Menanggapi isu peringatan fenomena kemarau ekstrem "El Nino Gorilla" dari BMKG, Buyung menyatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan dan menunggu pernyataan resmi secara spesifik untuk wilayah Kaltim.

Sebagai langkah taktis, BPBD Kaltim telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. 

"SK ini menjadi dasar hukum bagi daerah untuk mengambil sikap dan memobilisasi logistik. Peralatan pemadaman di kabupaten/kota, seperti mobil tangki dan unit slip-on, juga rata-rata sudah tersedia," jelasnya.

BPBD Kaltim juga mengoptimalkan peran Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk memantau pergerakan titik panas (hotspot). 

Data hotspot yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus diperbarui melalui situs web BPBD agar bisa ditindaklanjuti secara cepat oleh perangkat desa maupun perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi.

Tantangan lain yang dihadapi BPBD menjelang musim kemarau adalah praktik pembakaran lahan pertanian oleh masyarakat, yang kerap dianggap sebagai kearifan lokal. 

Buyung menyebut masalah ini memerlukan pendekatan yang bijak, sebagaimana yang baru-baru ini didiskusikan bersama DPRD Kutai Barat.

"Masyarakat meyakini hasil panen sawah di lahan yang dibakar kualitasnya berbeda. Kita tidak bisa secara ekstrem melarang masyarakat tanpa memberikan solusi, karena ini berkaitan erat dengan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, kami menyarankan agar hal ini diatur dengan bijak melalui regulasi daerah," ungkap Buyung.

Kini pembakaran lahan di beberapa wilayah, seperti di Kutai Barat sudah mulai dipantau secara mandiri oleh masyarakat sekitar untuk mencegah api meluas tak terkendali.

Keberhasilan mitigasi bencana tidak lepas dari peran relawan. Buyung memberikan apresiasi tinggi kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari Dinas Sosial yang selalu siap siaga, bahkan hingga mengirimkan bantuan tenaga relawan ke lokasi banjir di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. 

"Masalah bencana ini tidak mengenal batas, penanganannya membutuhkan sinergi yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media," tutup Buyung.

(Sf/Lo)