Samarinda - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda tengah bersiap menghadapi rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada tanggal 21 mendatang. 

Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim ini dikabarkan membawa agenda utama untuk melengserkan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Aksi unjuk rasa tersebut rencananya akan dipusatkan di dua titik vital pemerintahan, yakni Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.

Kepala Polresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, membenarkan adanya rencana demonstrasi tersebut. 

Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian telah memonitor pergerakan dan rencana aksi sejak jauh hari.

"Tugas kami dari kepolisian adalah memberikan pengamanan dan pelayanan untuk memastikan unjuk rasa tersebut berlangsung aman, tertib, dan kondusif," ujar Kombes Pol Hendri Umar, Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, Kapolresta mengimbau massa aksi untuk tetap menjaga kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). 

Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum harus dibarengi dengan cara-cara yang beradab dan terpelajar.

Menurut Hendri, sejauh ini komunikasi dengan pihak penyelenggara aksi berjalan baik. 

"Pihak aliansi sudah menyampaikan komitmennya untuk berusaha semaksimal mungkin agar aksi ini berjalan tertib," tegasnya.

Terkait jumlah personel yang akan diturunkan, Polresta Samarinda masih terus menghitung estimasi jumlah massa.

Mengingat aksi masih menyisakan waktu sekitar delapan hari, dinamika di lapangan masih sangat mungkin berubah.

Pihaknya memastikan siap meminta bantuan pasukan tambahan (BKO) dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur jika jumlah massa melonjak drastis.

"Kalau massa yang hadir cukup besar, mau tidak mau kami akan meminta bantuan penebalan personel dari Polda Kaltim, terutama dari Subdit Dalmas Ditsamapta dan Batalyon B Sat Brimob," pungkasnya.

(Sf/Rs)