Cari disini...
Seputar Kaltim
Anhar Usulkan Buat Pansus untuk Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan Teras Samarinda
Rapat dengar pensapat yang digelar oleh DPRD Samarinda membahas kelanjutan permasalahan pekerja Teras Samarinda yang belum dibayar gajinya, Rabu (4/12/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - DPRD Kota Samarinda kembali menggelar pertemuan untuk membahas kelanjutan masalah pembayaran pekerja dalam proyek pembangunan Teras Samarinda tahap I, Rabu (4/12/2024). Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa pihaknya serius menyelesaikan persoalan ini dan mendesak agar tanggung jawab terhadap tenaga kerja segera dituntaskan.
Pihaknya mengundang berbagai pihak untuk meminta penjelasan dari Dinas PUPR dan Inspektorat karena mereka memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi kegiatan pemerintah, termasuk soal keuangan.
"Kami ingin menelusuri apa sebenarnya masalahnya. Ini menyangkut hak tenaga kerja, jadi harus dibereskan," ujar Anhar usai pertemuan.
Proyek Teras Samarinda tahap I diketahui telah mengalami empat kali addendum, dan pelaporan persoalan ini sudah dimulai sejak September lalu, namun hingga kini persoalan pembayaran pekerja belum selesai. DPRD Samarinda menyoroti pentingnya menyelesaikan persoalan ini sebelum akhir tahun.
"Ini harus selesai pada Desember ini. Jangan sampai berlarut-larut, karena ini menyangkut hak-hak tenaga kerja," tegas Anhar.
Jika tidak ada solusi konkret dalam waktu dekat, ia mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah ini. Menurut Anhar, pembentukan pansus menjadi langkah yang strategis karena dapat menjangkau berbagai pihak terkait, termasuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk analisis keuangan.
"Pansus bisa menembus semua lapisan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa. Jika mentok, kami akan memanggil pihak-pihak yang berhubungan dengan teknis di lapangan, prosedur pemenangan tender, hingga pihak-pihak teknis lainnya," jelasnya.
Ia berharap semua pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang transparan dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Pekerja yang terlibat dalam proyek Teras Samarinda tahap I diharapkan dapat menerima hak-haknya tanpa harus menunggu lebih lama.
"Kami akan bekerja sama lintas komisi untuk memastikan bahwa hak tenaga kerja dipenuhi dan seluruh proses administrasi proyek ini sesuai dengan aturan," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim
Anhar Usulkan Buat Pansus untuk Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan Teras Samarinda
Rapat dengar pensapat yang digelar oleh DPRD Samarinda membahas kelanjutan permasalahan pekerja Teras Samarinda yang belum dibayar gajinya, Rabu (4/12/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - DPRD Kota Samarinda kembali menggelar pertemuan untuk membahas kelanjutan masalah pembayaran pekerja dalam proyek pembangunan Teras Samarinda tahap I, Rabu (4/12/2024). Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa pihaknya serius menyelesaikan persoalan ini dan mendesak agar tanggung jawab terhadap tenaga kerja segera dituntaskan.
Pihaknya mengundang berbagai pihak untuk meminta penjelasan dari Dinas PUPR dan Inspektorat karena mereka memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi kegiatan pemerintah, termasuk soal keuangan.
"Kami ingin menelusuri apa sebenarnya masalahnya. Ini menyangkut hak tenaga kerja, jadi harus dibereskan," ujar Anhar usai pertemuan.
Proyek Teras Samarinda tahap I diketahui telah mengalami empat kali addendum, dan pelaporan persoalan ini sudah dimulai sejak September lalu, namun hingga kini persoalan pembayaran pekerja belum selesai. DPRD Samarinda menyoroti pentingnya menyelesaikan persoalan ini sebelum akhir tahun.
"Ini harus selesai pada Desember ini. Jangan sampai berlarut-larut, karena ini menyangkut hak-hak tenaga kerja," tegas Anhar.
Jika tidak ada solusi konkret dalam waktu dekat, ia mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah ini. Menurut Anhar, pembentukan pansus menjadi langkah yang strategis karena dapat menjangkau berbagai pihak terkait, termasuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk analisis keuangan.
"Pansus bisa menembus semua lapisan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa. Jika mentok, kami akan memanggil pihak-pihak yang berhubungan dengan teknis di lapangan, prosedur pemenangan tender, hingga pihak-pihak teknis lainnya," jelasnya.
Ia berharap semua pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang transparan dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Pekerja yang terlibat dalam proyek Teras Samarinda tahap I diharapkan dapat menerima hak-haknya tanpa harus menunggu lebih lama.
"Kami akan bekerja sama lintas komisi untuk memastikan bahwa hak tenaga kerja dipenuhi dan seluruh proses administrasi proyek ini sesuai dengan aturan," pungkasnya.
(Sf/Rs)