Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menolak keras wacana penarikan retribusi di kantin-kantin sekolah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wacana ini berkaitan dengan rencana pemberlakukan penarikan pajak dari kantin sekolah  seperti di DKI Jakarta. 

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi memberatkan masyarakat, tetapi juga kurang tepat jika tujuan utamanya untuk meningkatkan PAD.

Ia menilai masih banyak sektor lain yang dapat dioptimalkan untuk mendongkrak PAD tanpa harus membebani pemilik kantin sekolah.

“Kantin sekolah itu bagian dari ekosistem pendidikan. Tidak seharusnya tempat menuntut ilmu ini dibebani dengan pajak. Apalagi di sekolah ada berbagai kalangan, dari yang mampu hingga yang kurang mampu,” kata Anhar.

Politikus PDI Perjuangan ini juga melihat masyarakat kini sudah cukup terbebani dengan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pajak lainnya.

Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil  ini dinilai menjadi alasan kuat untuk tidak menambah beban pajak. Jika kantin sekolah juga dikenakan pungutan, maka anak-anak dari keluarga kurang mampu juga pasti terdampak. 

"Padahal kantin di sekolah adalah bagian penting untuk mendukung kebutuhan mereka selama belajar,” tegasnya.  

Menurutnya, Pemkot Samarinda dapat lebih fokus mengoptimalkan sektor-sektor besar lain yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap PAD.

Beberapa contoh seperti pengelolaan Teras Samarinda, Taman Samarendah hingga sektor parkir tepi jalan yang selama ini belum sepenuhnya maksimal.  

Menurut Anhar, usulan itu akan lebih efektif dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, sehingga keseimbangan antara peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat dapat tetap terjaga.

“Kita hanya perlu mencari pola lain yang lebih bijak,” pungkasnya.  

(Sf/By)