Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, melontarkan kritik tajam terhadap penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda tahun 2024. 

Dalam pembahasan yang digelar Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Anhar menyebut laporan tersebut masih terjebak pada pola lama dan belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menilai sistematika LKPJ nyaris tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan terindikasi hanya menyalin laporan lama. 

“Secara sistematika ini mirip LKPJ 2022, bahkan ada bagian yang seperti copy paste dari 2020, khususnya Bab II dan Bab IV,” ujar Anhar.

Salah satu sorotan utamanya adalah munculnya sejumlah proyek fisik seperti Tugu Pesut Mahakam, Teras Samarinda, dan revitalisasi Pasar Pagi yang menurutnya tidak pernah dibahas dalam forum perencanaan, namun tiba-tiba tercantum dalam dokumen akhir.

Ia khawatir hal ini terjadi karena adendum atau penyesuaian anggaran yang dilakukan tanpa kajian bersama.

“Program-program itu tiba-tiba muncul, padahal tidak pernah dibahas. Ini jadi catatan serius karena rawan mengganggu akuntabilitas anggaran,” katanya.

Selain itu, ia mengkritik arah penanganan banjir yang dianggap semakin bergeser dari tujuan awal. 

“Yang dikerjakan sekarang cuma SKM dan parit-parit, jangan sampai cuma jadi proyek kota, bukan solusi bencana,” tegas Anhar.

Ia juga menyoroti ketimpangan dalam proporsi anggaran. Proyek-proyek besar dinilai lebih diutamakan, sementara sektor pendidikan justru kurang mendapat perhatian. 

“Samarinda terlihat bersih dari atas, tapi itu hanya di tengah kota. Pinggiran masih tertinggal. Sekolah saja anggarannya cuma Rp317 miliar, padahal pendidikan itu kunci,” katanya.

Menurutnya, forum Musrenbang yang seharusnya menjadi ruang aspirasi pembangunan justru terlalu didominasi sektor teknis seperti pekerjaan umum, perumahan, dan perhubungan. 

Ia menekankan pentingnya menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis yang tidak bisa terus-menerus dipinggirkan.

(Sf/Rs)