Samarinda - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim mengusulkan adanya pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) terkait dengan parkir. 

Hal itu dikarenakan ia melihat adanya potensi besar pendapatan dari retribusi parkir. Selain itu juga sekaligus sebagai upaya dalam mencari solusi atas keterbatasan kantong parkir yang menjadi masalah di Samarinda. 

"Parkir itu kita pernah mengusulkan agar dibuat Perusda parkir, karena pemasukan dari parkir cukup siginifikan, sekaligus nnti bisa memanfaatkan aset pemerintah kota (pemkot) untuk dijadikan kantong parkir," ungkap Rohim saat dikonfirmasi, Senin (7/10/2024).

Ia menilai kendaraan-kendaraan yang terparkir di sembarang tempat bukan hanya muncul dari kurangnya kesadaran masyarakat, tapi juga akibat dari kantong parkir yang memang terbilang kurang. 

Seperti di kawasan Pasar Segiri, dan eks Jalan Anggi yang ada di samping Masjid Islamic Center yang sebelumnya sudah berulang kali ditertibkan oleh Dinas Perhubungan. Bahkan rambu dilarang parkir dan spanduk imbauan pun tak diindahkan. 

Ia juga menanggapi terkait dengan pengelolaan parkir di Teras Samarinda. Sebelumnya pemkot melalui Perumda Varia Niaga sebagai pengelola berencana ingin melibatkan masyarakat sekitar Teras Samarinda melalui Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) dengan membuka tempat penitipan dan pencucian helm adalah hal yang patut didukung. Hanya saja menurutnya akan lebih baik lagi jika pengelolaan parkir di tempat wisata itu dapat dikelola secara penuh oleh BUMRT. 

Rencana itu juga dilatarbelakangi adanya peristiwa kehilangan helm milik pengunjung Teras Samarinda di kawasan parkir yang dikola oleh Varia Niaga. Pihak pengelola menilai dengan adanya kolaborasi itu selain memberdayakan masyarakat setempat juga dapat menambah pendapatan. 

"Harusnya kalau memang mau dikelola BUMRT ya BUMRT saja, parkirnya termasuk seluruhnya seperti keamanannya, tidak setengah setengah," bebernya. 

Kemudian, ketika ada pungutan atau biaya yang dibebankan kepada pengunjung terbilang tinggi, harus diimbangi dengan pelayanan yang diberikan. Menurutnya masyarakat tak akan protes jika apa yang dibayarnya sepadan dengan apa yang diperolehnya. 

"Jadi jangan dipisah, kalau mau dikelola sama BUMRT ya silahkan dikelola parkirnya termasuk keamanannya, hrus service excellent juga, org mau Koo bayar lebih asal layanannya juga lebih," pungkasnya. 

(Sf/Rs)