Samarinda - Persoalan pengadaan buku di Kota Samarinda sempat memanas, dikarenakan wali murid merasa keberatan dengan adanya pungutan terhadap buku tersebut. Bahkan terdapat beberapa kasus yang akhirnya berurusan dengan hukum. 

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menilai pengadaan buku sekolah merupakan permasalahan yang kompleks. 
Ia menyebut kurangnya dana menjadi akar dari masalah tersebut. 

Menurutnya, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya maksimal 15 persen untuk pembelian buku tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan buku paket yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

"Misalnya, untuk sekolah dengan 300 siswa, anggaran yang tersedia hanya mampu membeli satu atau dua buku per siswa. Ini jelas jauh dari kebutuhan ideal," ujar Puji belum lama ini. 

Beasiswa yang diperuntukan untuk kebutuhan siswa pun terkadang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk itu. Ia ingin agar sekolah-sekolah bisa memiliki akses terhadap transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana tersebut.

Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan. Apalagi menurutnya alokasi dana pendidikan di Samarinda tak sampai 20 persen seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 1945.

"Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai dari APBD agar kebutuhan buku di sekolah dapat terpenuhi dengan baik," tambahnya.

Tentu dengan adanya alokasi anggaran yang lebih besar dan pengelolaan dana yang transparan, ia menilai kualitas pendidikan di Samarinda bisa meningkat, dan seluruh siswa dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap buku-buku yang dibutuhkan.

(Sf/Rs)