Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menaikkan anggaran operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat kecamatan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta per tahun. 

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan penambahan anggaran itu dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan. Ia meminta camat memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan terserap secara maksimal.

“Angka dukungan itu tidak berkurang, tetapi menjadi Rp200 juta. Camat juga harus mengecek di bendahara terkait kegiatan pemberdayaan. Di situlah kegiatan PKK ada. Tinggal mengolaborasikan, menyinkronkan, dan yang paling penting adalah komitmen,” ujar Ardiansyah.

Ia menambahkan, program PKK memiliki cakupan kerja di bidang kesehatan keluarga, ketahanan pangan, dan pola asuh anak. Karena itu, menurutnya, peran aktif PKK berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing.

"Enggak usah jauh-jauh di desa saja kalau PKK yang berjalan dengan baik masyarakatnya bagus ya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kutim, Siti Robiah, menegaskan jabatan ketua TP PKK kecamatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.

Ia menekankan para ketua yang baru dikukuhkan harus menjalankan 10 Program Pokok PKK secara optimal dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam kepengurusan.

“PKK adalah mitra strategis pemerintah. Di pundak para ketua ada banyak tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen," kata Siti Robiah.

Ia meminta para ketua bekerja sesuai tugasnya dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam program PKK.

"Saya berharap komposisi tim lebih banyak dari masyarakat. Jangan semuanya dari pegawai, supaya pemberdayaan itu nyata dan menyentuh langsung masyarakat," tutupnya.

(Sf/Rs)