Cari disini...
Seputarfakta.com - Agus Saputra -
Seputar Kaltim
Camat Muara Kaman, Nadi Baswan (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Pembangunan di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2026 ini berpotensi berjalan lambat.
Kondisi itu dikarenakan Pemerintah Kecamatan Muara Kaman tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pembangunan akibat terdampak efisiensi anggaran.
Camat Muara Kaman, Nadi Baswan mengatakan pembangunan di wilayahnya pada tahun ini, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya hanya mengandalkan dana Pokok Pikiran (Pokir) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kegiatan pembangunan di Muara Kaman pada murni 2026 ini benar-benar pokir semua karena anggaran terkena efisiensi,” ujar Nadi Baswan, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran membuat sejumlah program prioritas kecamatan tidak dapat diakomodir dalam APBD murni 2026.
Meski begitu, Pemerintah Kecamatan Muara Kaman berupaya memastikan kegiatan pembangunan tetap berjalan walaupun hanya mengandalkan dana pokir DPRD.
“Palingan pokir itu nanti digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan hal-hal prioritas lainnya,” tandasnya.
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com - Agus Saputra -
Seputar Kaltim

Camat Muara Kaman, Nadi Baswan (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)
Tenggarong - Pembangunan di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2026 ini berpotensi berjalan lambat.
Kondisi itu dikarenakan Pemerintah Kecamatan Muara Kaman tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pembangunan akibat terdampak efisiensi anggaran.
Camat Muara Kaman, Nadi Baswan mengatakan pembangunan di wilayahnya pada tahun ini, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya hanya mengandalkan dana Pokok Pikiran (Pokir) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kegiatan pembangunan di Muara Kaman pada murni 2026 ini benar-benar pokir semua karena anggaran terkena efisiensi,” ujar Nadi Baswan, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran membuat sejumlah program prioritas kecamatan tidak dapat diakomodir dalam APBD murni 2026.
Meski begitu, Pemerintah Kecamatan Muara Kaman berupaya memastikan kegiatan pembangunan tetap berjalan walaupun hanya mengandalkan dana pokir DPRD.
“Palingan pokir itu nanti digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan hal-hal prioritas lainnya,” tandasnya.
(Sf/Rs)