Cari disini...
Seputar Kaltim
Sekretaris Umum KONI Kaltim Abdul Muis SM saat menyampaikan sambutan dalam Rakerkab KONI Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta – Keterbatasan anggaran pemerintah membuat pembinaan olahraga di daerah perlu mencari dukungan lain. KONI Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang bagi perusahaan untuk terlibat melalui program CSR dan skema Bapak Angkat bagi cabang olahraga.
Skema tersebut juga ditawarkan untuk mendukung atlet dan pelatih di Kutai Timur (Kutim). Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Kaltim, Anderiy Syachrum melalui Sekretaris Umum KONI Kaltim, Abdul Muis dalam Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Kutim.
Abdul Muis mengatakan keterbatasan anggaran tidak hanya dirasakan KONI Kutim. Kondisi tersebut juga terjadi di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, kondisi fiskal tidak boleh membuat pembinaan olahraga berhenti. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuka kerja sama dengan pihak ketiga.
“Keterbatasan ini tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Saya mengajak pengurus KONI Kutim untuk lebih terbuka melibatkan pihak ketiga, misalnya melalui program CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur,” ujar Abdul Muis.
KONI Kaltim juga tengah menjajaki perusahaan yang bersedia menjadi Bapak Angkat bagi cabor. Dukungan perusahaan nantinya dapat diberikan langsung kepada atlet dan pelatih.
“Ini juga sejalan dengan harapan Ketua Umum KONI Kaltim. Saat ini kami sedang menjajaki perusahaan yang bersedia menjadi Bapak Angkat bagi cabor-cabor,” katanya.
Abdul Muis menjelaskan, perusahaan yang bersedia menjadi Bapak Angkat dapat berkoordinasi langsung dengan atlet dan pelatih.
“Kalau memang ada perusahaan yang mau menjadi Bapak Angkat KONI Kaltim, itu cuma sebatas mengetahui. Silakan perusahaannya berkoordinasi langsung dengan atlet dan pelatihnya. Bahkan kalau bisa dari pihak perusahaan yang ingin menjadi manajer cabor tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan dukungan perusahaan tidak melalui pengelolaan keuangan KONI Kaltim. Bantuan diberikan langsung dari perusahaan kepada atlet dan pelatih. “Jadi persoalan anggaran KONI Kaltim enggak ada menyentuh sepeser pun. Kita cuma minta ke perusahaannya sejahterakan atlet dan pelatihnya,” tegas Abdul Muis.
Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga pembinaan atlet tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Selain persoalan dukungan perusahaan, KONI Kaltim juga menyoroti pengelolaan dana pembinaan cabor.
KONI Kaltim tengah menyiapkan platform digital yang memungkinkan pengurus hingga atlet memantau alur keluar-masuk dana di masing-masing cabor. “Saat ini KONI Kalimantan Timur sendiri tengah berupaya membangun sebuah platform digital atau aplikasi di mana cabor, mulai dari pengurus hingga atlet, dapat memantau langsung alur keluar-masuk dana di masing-masing cabor,” tambahnya.
Untuk memperkuat aspek hukum, KONI Kaltim juga telah menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim untuk pendampingan. Abdul Muis berharap upaya transparansi tersebut juga diterapkan di tingkat KONI kabupaten dan kota, termasuk Kutim.
“Saya berharap semangat transparansi ini juga diterapkan di tingkat KONI Kabupaten Kutim,” pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Sekretaris Umum KONI Kaltim Abdul Muis SM saat menyampaikan sambutan dalam Rakerkab KONI Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta – Keterbatasan anggaran pemerintah membuat pembinaan olahraga di daerah perlu mencari dukungan lain. KONI Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang bagi perusahaan untuk terlibat melalui program CSR dan skema Bapak Angkat bagi cabang olahraga.
Skema tersebut juga ditawarkan untuk mendukung atlet dan pelatih di Kutai Timur (Kutim). Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Kaltim, Anderiy Syachrum melalui Sekretaris Umum KONI Kaltim, Abdul Muis dalam Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Kutim.
Abdul Muis mengatakan keterbatasan anggaran tidak hanya dirasakan KONI Kutim. Kondisi tersebut juga terjadi di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, kondisi fiskal tidak boleh membuat pembinaan olahraga berhenti. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuka kerja sama dengan pihak ketiga.
“Keterbatasan ini tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Saya mengajak pengurus KONI Kutim untuk lebih terbuka melibatkan pihak ketiga, misalnya melalui program CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur,” ujar Abdul Muis.
KONI Kaltim juga tengah menjajaki perusahaan yang bersedia menjadi Bapak Angkat bagi cabor. Dukungan perusahaan nantinya dapat diberikan langsung kepada atlet dan pelatih.
“Ini juga sejalan dengan harapan Ketua Umum KONI Kaltim. Saat ini kami sedang menjajaki perusahaan yang bersedia menjadi Bapak Angkat bagi cabor-cabor,” katanya.
Abdul Muis menjelaskan, perusahaan yang bersedia menjadi Bapak Angkat dapat berkoordinasi langsung dengan atlet dan pelatih.
“Kalau memang ada perusahaan yang mau menjadi Bapak Angkat KONI Kaltim, itu cuma sebatas mengetahui. Silakan perusahaannya berkoordinasi langsung dengan atlet dan pelatihnya. Bahkan kalau bisa dari pihak perusahaan yang ingin menjadi manajer cabor tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan dukungan perusahaan tidak melalui pengelolaan keuangan KONI Kaltim. Bantuan diberikan langsung dari perusahaan kepada atlet dan pelatih. “Jadi persoalan anggaran KONI Kaltim enggak ada menyentuh sepeser pun. Kita cuma minta ke perusahaannya sejahterakan atlet dan pelatihnya,” tegas Abdul Muis.
Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga pembinaan atlet tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Selain persoalan dukungan perusahaan, KONI Kaltim juga menyoroti pengelolaan dana pembinaan cabor.
KONI Kaltim tengah menyiapkan platform digital yang memungkinkan pengurus hingga atlet memantau alur keluar-masuk dana di masing-masing cabor. “Saat ini KONI Kalimantan Timur sendiri tengah berupaya membangun sebuah platform digital atau aplikasi di mana cabor, mulai dari pengurus hingga atlet, dapat memantau langsung alur keluar-masuk dana di masing-masing cabor,” tambahnya.
Untuk memperkuat aspek hukum, KONI Kaltim juga telah menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim untuk pendampingan. Abdul Muis berharap upaya transparansi tersebut juga diterapkan di tingkat KONI kabupaten dan kota, termasuk Kutim.
“Saya berharap semangat transparansi ini juga diterapkan di tingkat KONI Kabupaten Kutim,” pungkasnya.
(Sf/Lo)