Penajam - Anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) senilai Rp21 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan tidak cukup untuk mengoperasikan 22 Stasiun Pelayanan (SP) atau dapur layanan penyedia makanan.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar menaksir biaya operasional pada satu unit dapur layanan MBG setidaknya akan menelan anggaran sebesar Rp10 miliar setahun. 

Artinya, ongkos yang harus digelontorkan Pemkab PPU untuk mengoperasikan 22 dapur layanan MBG secara sekaligus sebesar Rp220 miliar selama setahun.

Jumlah pengeluaran yang tidak sedikit itu dinilai membebani keuangan daerah dan diperkirakan bakal berdampak pada beberapa sektor, seperti pembangunan dan lainnya.

“Dana sebesar itu tentu terlalu berat untuk diakomodir. Apalagi, kita memiliki program prioritas lain,” ucap Tohar, Senin (18/2/2025).

Namun, kata dia, Pemkab PPU bersyukur atas pernyataan pemerintah pusat yang berencana akan menanggung seluruh biaya pelaksanaan MBG.

"Pak Mendagri Tito Karnavian menyarankan anggaran yang telah dicadangkan daerah senilai Rp21 miliar untuk ditahan dulu dan bisa digunakan untuk keperluan belanja yang lain,” ungkapnya.

Kini, Pemkab PPU tengah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang dibutuhkan pemerintah pusat untuk mengoperasikan 22 dapur layanan MBG.

”Informasinya, pemerintah pusat akan merekrut 50 pekerja untuk satu dapur layanan MBG. Jadi, mereka setidaknya membutuhkan 1.100 orang untuk mengoperasikan 22 dapur layanan MBG. Meski kita belum menerima detail kualifikasi tenaga yang dibutuhkan, tapi setidaknya kita akan menyiapkan seorang ahli gizi,” tandasnya.

(Sf/By)