Samarinda - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap adanya sisa anggaran yang cukup besar dalam program jaminan kesehatan masyarakat.

Dari total alokasi anggaran sebesar Rp231 miliar pada tahun lalu untuk pembayaran premi BPJS, tercatat sisa dana atau Silpa mencapai Rp150 miliar yang belum terserap.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran ini bukan disebabkan oleh kendala teknis pelayanan, melainkan karena jumlah masyarakat yang mendaftar dan memanfaatkan program ini belum mencapai kuota maksimal yang telah disediakan pemerintah.

"Tahun lalu kita siapkan anggaran lebih dari Rp200 miliar, tapi yang terpakai hanya sekitar Rp85 miliar. Masih ada sisa sekitar Rp150 miliar. Artinya ruang anggaran kita sangat luas untuk mengkover lebih banyak warga," ujar Jaya Mualimin saat ditemui di Samarinda, Jumat (13/2/2026).

Jaya menegaskan program kesehatan gratis atau yang kini dikenal dengan istilah Gratispol memiliki skema yang jauh lebih inklusif dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Jika dulu bantuan kesehatan hanya diberikan kepada warga yang terdata miskin di Dinas Sosial (Dinsos), kini syarat tersebut telah diperlonggar.

"Dulu harus masuk data miskin dulu di Dinsos baru bisa dibantu. Sekarang warga yang kena PHK, pensiunan yang tidak lagi tertanggung atau masyarakat mandiri yang menunggak iuran BPJS bisa kita bantu. Asalkan KTP Kaltim dan status BPJS-nya sedang tidak aktif," tambahnya.

Melimpahnya ketersediaan anggaran ini menjadi jaminan bagi fasilitas kesehatan (faskes) di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tidak menolak pasien. Dinkes Kaltim telah melakukan sosialisasi ke puluhan puskesmas di Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) agar aktif dalam mengarahkan pasien yang menunggak ke program Gratispol.

"Jangan sampai ada pasien ditolak karena kartunya mati. Begitu masuk RS atau puskesmas dan ketahuan menunggak, petugas bisa langsung telepon kami untuk diaktifkan saat itu juga. Anggarannya sudah kami titipkan di BPJS, jadi tidak ada alasan pelayanan stagnan," tegasnya.

Kini tercatat baru sekitar 159.000 orang yang terdaftar dalam tanggungan Provinsi (PBPU Pemda), naik tipis dari data awal sebanyak 149.000 orang.

Dinkes Kaltim mengimbau masyarakat yang memiliki kendala biaya BPJS untuk segera melapor ke Kantor Dinkes provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian membawa fotokopi KTP dan KK Kaltim. Terakhir, membuat pernyataan kepesertaan BPJS mandirinya sudah tidak aktif.

(Sf/Lo)