Seputar Kaltim

    Anggaran Porprov Kaltim di Berau jadi Sorotan, Baplitbang Tegaskan Penganggaran harus Sesuai Prosedur

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    10 Juni 2025 pukul 20:45 WITA

    Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Kabupaten Berau saat ini terus mempersiapkan diri guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026. Tidak hanya para atlet yang di persiapkan tetapi dalam hal penganggaran juga perlu dipersiapkan.

    Oleh karena itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany Triariani mengatakan bahwa beberapa waktu lalu telah dilakukan pertemuan mitra kerja bersama DPRD Kabupaten Berau guna pembahasan soal anggaran Porprov Kaltim 2026. Hal ini pun mendapat sorotan berbagai pihak. 

    "DPRD Berau memberikan masukan agar alokasi anggaran bisa dilakukan dengan cermat, khususnya anggaran yang dikelola Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) maupun Dispora Berau," kata Endah.

    Ia mengatakan bahwa pengajuan anggaran untuk KONI ini sama seperti yang lain yakni mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2022. 

    "Nanti proposal yang diajukan ke Bupati, akan didisposisikan ke Dispora untuk diteliti dan dicek kesesuaiannya," ujarnya.

    Selanjutnya, dirinya menjelaskan ketika telah dilakukan verifikasi oleh Dispora maka pada saat itulah surat rekomendasi baru bisa diterbitkan dan disampaikan kepada Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk dibahas lebih lanjut sesuai kemampuan keuangan daerah.

    Sementara itu, ia menyampaikan bahwa Bapelitbang merupakan bagian dari TAPD, dimana untuk semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku.

    "Bukan Bapelitbang yang menentukan besaran anggarannya, tapi semuanya tergantung dari keputusan TAPD. Semua ada prosesnya, bukan ujug-ujug langsung diberikan anggarannya," tuturnya.

    Sedangkan untuk mekanisme pencairan anggaran, prosesnya tetap melalui Dispora, karena merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memulai proses sejak pengajuan proposal. 

    "Untuk hibah seperti ini melekat pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) perangkat daerah teknis," tambahnya.

    Kendati demikian, Endah Ernany berharap agar semua pihak bisa bersinergi dan bekerja sesuai prosedur agar tidak ada kesalahan dalam penganggaran. Dan ia berharap Porprov Kaltim 2026 nantinya dapat berjalan lancar dan para atlet yang bertanding dapat memberikan hasil yang terbaiknya demi Kabupaten Berau.

    Sementara itu, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Berau bersama KONI yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Diketahui bahwa saat ini persiapan atlet untuk berlaga dalam ajang Porprov Kaltim 2026 terus ditingkatkan dan dimatangkan sehingga untuk persiapan ini telah disiapkan anggaran Rp7 Miliar.

    Sedangkan untuk persiapan Porprov di Kabupaten Paser, berkisar di angka Rp30 miliar. Angka tersebut diasumsikan agar seluruh cabor bisa mengikuti. Sehingga, angka itu pun menjadi final dan akan diupayakan bisa masuk dalam anggaran perubahan tahun ini.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Anggaran Porprov Kaltim di Berau jadi Sorotan, Baplitbang Tegaskan Penganggaran harus Sesuai Prosedur

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    10 Juni 2025 pukul 20:45 WITA

    Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany. (Foto: Baiq Eliana/seputarfakta.com)

    Tanjung Redeb - Kabupaten Berau saat ini terus mempersiapkan diri guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026. Tidak hanya para atlet yang di persiapkan tetapi dalam hal penganggaran juga perlu dipersiapkan.

    Oleh karena itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany Triariani mengatakan bahwa beberapa waktu lalu telah dilakukan pertemuan mitra kerja bersama DPRD Kabupaten Berau guna pembahasan soal anggaran Porprov Kaltim 2026. Hal ini pun mendapat sorotan berbagai pihak. 

    "DPRD Berau memberikan masukan agar alokasi anggaran bisa dilakukan dengan cermat, khususnya anggaran yang dikelola Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) maupun Dispora Berau," kata Endah.

    Ia mengatakan bahwa pengajuan anggaran untuk KONI ini sama seperti yang lain yakni mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2022. 

    "Nanti proposal yang diajukan ke Bupati, akan didisposisikan ke Dispora untuk diteliti dan dicek kesesuaiannya," ujarnya.

    Selanjutnya, dirinya menjelaskan ketika telah dilakukan verifikasi oleh Dispora maka pada saat itulah surat rekomendasi baru bisa diterbitkan dan disampaikan kepada Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk dibahas lebih lanjut sesuai kemampuan keuangan daerah.

    Sementara itu, ia menyampaikan bahwa Bapelitbang merupakan bagian dari TAPD, dimana untuk semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku.

    "Bukan Bapelitbang yang menentukan besaran anggarannya, tapi semuanya tergantung dari keputusan TAPD. Semua ada prosesnya, bukan ujug-ujug langsung diberikan anggarannya," tuturnya.

    Sedangkan untuk mekanisme pencairan anggaran, prosesnya tetap melalui Dispora, karena merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memulai proses sejak pengajuan proposal. 

    "Untuk hibah seperti ini melekat pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) perangkat daerah teknis," tambahnya.

    Kendati demikian, Endah Ernany berharap agar semua pihak bisa bersinergi dan bekerja sesuai prosedur agar tidak ada kesalahan dalam penganggaran. Dan ia berharap Porprov Kaltim 2026 nantinya dapat berjalan lancar dan para atlet yang bertanding dapat memberikan hasil yang terbaiknya demi Kabupaten Berau.

    Sementara itu, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Berau bersama KONI yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Diketahui bahwa saat ini persiapan atlet untuk berlaga dalam ajang Porprov Kaltim 2026 terus ditingkatkan dan dimatangkan sehingga untuk persiapan ini telah disiapkan anggaran Rp7 Miliar.

    Sedangkan untuk persiapan Porprov di Kabupaten Paser, berkisar di angka Rp30 miliar. Angka tersebut diasumsikan agar seluruh cabor bisa mengikuti. Sehingga, angka itu pun menjadi final dan akan diupayakan bisa masuk dalam anggaran perubahan tahun ini.

    (Sf/Rs)