Tanjung Redeb - DPRD Kabupaten Berau ikut menanggapi kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia (RI).  Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengonfirmasi kesiapan untuk pemangkasan perjalanan dinas (Perjadin) sebesar 50 persen sesuai instruksi Presiden.

Ia menekankan bahwa DPRD Berau akan mematuhi kebijakan tersebut. 

Apalagi kata dia hal ini demi program-program yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. "Kami rata-rata sudah mendengar terkait rencana pemangkasan tersebut. Kami siap saja, karena itu sudah menjadi instruksi Presiden yang harus kami jalankan." ungkap Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.

Meskipun Perjadin dipangkas, DPRD akan menerima dan tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Ia menjelaskan bahwa alternatif seperti rapat virtual atau komunikasi melalui ponsel pintar bisa dilakukan, sehingga tidak mengurangi kualitas kinerja mereka. "Kan namanya konsultasi tidak harus hadir langsung kan. Insya Allah, tetap tidak mengurangi kinerja kita," katanya.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa tetap ada pengaruh di beberapa program DPRD, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski begitu, ia memastikan bahwa DPRD akan tetap bekerja secara maksimal untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. "Yang terpenting adalah bagaimana kami bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan mengenai anggaran pokok pikiran (Pokir), kepentingan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama. Meskipun belum mengetahui secara pasti apakah anggaran Pokir juga akan dipotong, namun jika itu terjadi, dirinya tidak masalah dan tetap akan menyesuaikan diri. "Tapi kalau yang kaya DAK dan DAU kayanya di potong tapi saya tidak tau detailnya. Kalau Pokir ya nanti kalau memang ada aturan minta di potong juga tidak masalah," katanya.

Terakhir, Sumadi berharap bisa tetap mengoptimalkan anggaran yang ada dan melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat meski dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan perjalanan dinas dan alokasi dana lainnya.

(Sf/Mr)